oleh

Uji Klinis III Vaksin Sinovac, PKS: Kredibilitas BPOM Dipertaruhkan, No Tipu-Tipu Ilmiah

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan, kredibilitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dipertaruhkan dalam menilai hasil uji klinis fase III Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, Cina (vaksin Sinovac). BPOM harus bersikap profesional dan obyektif, berdasarkan standar ilmiah yang ada.

Mulyanto memahami tekanan besar yang sedang dihadapi oleh BPOM saat ini. Pasalnya, vaksin ini terlanjur diimpor meski uji klinis ketiga belum rampung. Selain itu, mengacu pada pernyataan juru bicara Sinovac seperti dikutip Bloomberg, Selasa (8/12/2020), pihak Sinovac sendiri belum bias menentukan kemanjuran vaksin tersebut.

Ia menegaskan, meski pemerintah sedang “kejar tayang”, tidak berarti  proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada.

“Pasalnya vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah terlanjur diimpor dari China. Dan disimpan di gudang Bio Farma di Bandung sebanyak 1.2 juta dosis. Dan segera datang sebanyak 1.8 juta dosis lagi,” kata Mulyanto, Senin (14/12/2020).

Politisi yang juga mantan peneliti ini mengingatkan, BPOM harus melakukan review terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis tahap III vaksin ini, termasuk tingkat validitasnya. Selain itu BPOM juga perlu membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat ilmiah agar dapat diawasi bersama-sama.

Anggota Komisi VII DPR RI menekankan, standar ilmiah ini harus menjadi batu uji empiris BPOM. Sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, lanjut Mulyanto, masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya.

“Saya yakin ukuran-ukuran ilmiah itu sudah baku. Indikatornya jelas. Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah. Maka tipu-tipu ilmiah yang akan merugikan masyarakat dapat dihindari,” tegas doktor nuklir lulusan Tokyo Technology of Institute, Jepang ini.

Mulyanto menambahkab, IDI dalam rekomendasinya kepada Menkes juga menyatakan hal yang sama. Bahwa vaksin yang digunakan harus terbukti efektivitas, imunogenitas, dan keamanannya. Hal itu dibuktikan dengan telah melewati uji klinis fase tiga yang sudah dipublikasikan.

“Sekarang ini semua mata menyorot ke BPOM. Jangan sampai sebagai Badan Pengawas yang independen dan obyektif BPOM dapat disetir pihak tertentu. Ini tidak kita inginkan bersama. Kredibilitas BPOM akan dipertaruhkan. Kalau demikian akhirnya yang dirugikan uang Negara dan rakyat juga,” tandas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga