oleh

Soal RUU HIP, PKS Sebut Mahfud MD Terkesan Lakukan Kebohongan Publik

SUARAMERDEKA.IDWakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto menilai Menkopolhukam Mahfud MD terkesan melakukan kebohongan publik terkait pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pernyataan Mahfud MD yang menyatakan pemerintah menolak pembahasan, namun dilain kesempatan Presiden Jokowi tidak demikian.

Menurut Mulyanto, saat Presiden Jokowi  bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020), sempat disinggung soal RUU HIP. Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah masih melakukan kajian terhadap RUU HIP.

“Secara tegas Presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan masyarakat. Dan meminta Menkopolhukam untuk melaksanakan hal itu,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (9/7/2020).

Ia melanjutkan, pernyataan Presiden Jokowi berbeda dengan pernyataan Mahfud MD saat menerima purnawirawan TNI-Polri. Dipimpin Jend (Pur) Try Sutrisno mereka menanyakan sikap Pemerintah terkait kelanjutan RUU HIP. Menkopolhukam menegaskan bahwa sikap Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP tersebut.

Baca Juga :  Ketika KPK Sudah Jinak. Opini Tony Rosyid

“Bahkan Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menolak membahas RUU HIP. Dan akan mengembalikannya kepada DPR. Mahfud MD menjelaskan bahwa RUU HIP bukanlah inisiasi dari eksekutif. Melainkan dari DPR,” tegas Mulyanto.

Namun anehnya, lanjut Mulyanto, Mahfud MD hingga saat ini tidak akomodatif terhadap aksi-aksi penolakan RUU HIP. Menurutnya, Mahfud menganggap aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat terkait pembahasan RUU HIP sebagai upaya mencari isu untuk menghantam pemerintah.

Mulyanto menyebut adanya perbedaan pendapat antara Menkopolhukam dan Presiden mencerminkan kualitas komunikasi dan kordinasi yang tidak bagus. Kondisi ini, lanjut Mulyanto, sangat tidak ideal bagi Menteri yang mengkoordinasikan bidang politik.

Menurut Mulyanto, sikap Menkopolhukam yang seperti ini cermin kegagalan menangkap keinginan dan keliru dalam menafsirkan sikap Presiden Jokowi.

Baca Juga :  Pembubaran Partai Politik Pengusul RUU HIP. Opini Abdul Chair

“Kejadian ini bisa disebut sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik Pemerintah, terutama di tingkat pejabat tinggi setingkat Menko. Harusnya Pemerintah dapat memberi jaminan kepastian sikap kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak bingung,” tandas Mulyanto.

Anggota Komisi VII ini menilai pernyataan Menkopolhukam terkesan melakukan kebohongan piblik. Mulyanto menyebut, yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini adalah informasi yang benar, bukan PHP (Pemberi Harapan Palsu).

“Apa yang disampaikan Mahfud MD itu terkesan sebagai kebohongan publik. Semestinya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pejabat tinggi setingkat Menkopolhukam. Masyarakat butuh pengayoman dan informasi yang benar, sehingga mereka dapat bertindak dengan benar. Bukan malah di PHP,” kata Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga