oleh

FRP-APBD Desak DPRD Banyuwangi Gelar Hearing Defisit Anggaran

SUARAMERDEKA – Gabungan para aktifis pegiat masyarakat dalam Forum Rakyat Peduli APBD (FRP-APBD) Banyuwangi datang ke DPRD mendesak wakil rakyat untuk gelar jajak pendapat. Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa, Banyuwangi mengalami dua kali defisit anggaran tahun 2017 dan 2018. Hal itu berimbas keresahan pada rekanan jasa kontruksi atas keterlambatan pembayaran proyek APBD 2018, pembayaran tertunda di tahun berikutnya (2019).

“Surat hearing ke DPRD Banyuwangi sudah kami kirimkan Jum’at (14/12/2018) lalu. Pada hari Selasa (18/12/2018) ini. Dami datang ke Polres Banyuwangi memberitahukan aka aksi demo di DPRD, Pemkab Banyuwangi dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah-red),” ucap Amrullah Koordinator FRP-APBD Banyuwangi.

Lanjut Amrullah, mereka hanya ingin mempercepat jejak pendapat segera dilakukan dengan mengundanghadirkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pemkab setempat. FRP-APBD menganggap, devisit anggaran dua kali berturut-turut harus segera diurai. Dimana letak kekeliruan perencanaan proyeksi belanja dengan pendapatan asli daerah, hingga menimbulkan devisit anggaran.

Untuk itu, mereka akan memperjuangkan agar bisa terlaksananya proses Audit Forensik. Dimana sistem itu, akan mengetahui letak kelemahan dan mana yang mendukung pendapatan maupun pembelanjaan.

“Defisit ini menunjukkan ketidak pahaman pemerintah daerah dari pengelola keuangan. Siapa yang tidak paham? Ya BPKAD,” jelas Amrullah.

Baca Juga :  Diduga Salahi Perda, Pembangunan Gerbang El Royale Hotel Dihentikan

Karena itu, dirinya mendesak agar dilakukan audit anggaran. Lewat jalan itu akan terlihat pendapatan daerah dan penggunaannya. BPKAD sudah punya daftar nama usaha, notaris maupun perhotelan yang berpotensi mendatangkan pajak. Banyuwangi telah menerima sejumlah penghargaan seperti SAKIP dan WTP. Ia heran kenapa pengelolaan anggaran di Banyuwangi amburadul.

“Bayangkan saja, kegiatan untuk tahun anggaran 2017, dibayarkan tahun 2018. Hal itu tidak masuk akal, dan itu hanya terjadi di Banyuwangi,” ucapnya.

Amrullah yakin,tahun 2019 akan terjadi defisit lagi. Itu mengapa mereka ingin melakukan hearing. Dan DPRD diminta minta untuk melakukan audit forensik. Harapannya, agar hearing itu bisa diagendakan secepatnya.

Lembaga aktivis di FRP-APBD Banyuwangi diantaranya, Ketua LSM Gerak Sulaiman Sabang, Aliansi Rakyat Miskin (ARM) Helmi Rosyadi, dan Komunitas Pejuang Jalanan (KPJ) Laskar Putih Banyuwangi Yunus Wahyudi. Ketiganya secara bergantian memberi penjelasan soal mengapa Banyuwangi sampai terjadi devisit anggaran dua tahun berturut-turut.

Baca Juga :  Dugaan Money Politik, Caleg DPRD Banyuwangi Dilaporkan LSM ARM

Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menyebabkan Banyuwangi defisit anggaran. Seperti banyaknya anggaran yang terbuang percuma hanya untuk kegiatan festival. Soal dana hibbah, dan terbaru soal pengurangan tenaga harian lepas (THL).

“Kami protes jika defisit ini yang menjadi kambing hitam adalah para THL. Pasalnya, diketahui pembayaran untuk THL belum terbayarkan, ini realita. Seperti rekanan banyak belum terbayarkan. Sedang pekerjaan sudah rampung sesuai jadwal kontrak,” kata Helmi Rosyadi. (BUT)

Loading...

Baca Juga