SUARAMERDEKA.ID – Untuk kedua kalinya, massa dari Aktivist Conection kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Jakarta, Senin (27/05/2026)
Aksi tersebut berlangsung dengan tensi tinggi, membawa tuntutan keras agar lembaga antirasuah segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek Command Center senilai Rp339 miliar yang menyeret nama pejabat di lingkungan Bawaslu Banten.
Di bawah terik matahari ibu kota, suara lantang para demonstran menggema, seolah membelah langit Jakarta.
Massa mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Arif Budiman selaku Plt. Sekretaris Bawaslu Banten serta Ike Mesisya Lasmi, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, atas dugaan keterlibatan dalam pengelolaan proyek bernilai fantastis tersebut.
Maemun, selaku Koordinator Aksi, menyampaikan pernyataan yang tajam dan penuh tekanan.
“Kami meminta KPK jangan tutup mata dan jangan lamban. Segera periksa Arif Budiman dan Ike Mesisya Lasmi terkait dugaan pengelolaan proyek Command Center senilai Rp339 miliar. Angka ini bukan angka kecil, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terang benderang,” Tegas Maemun.
Tak hanya menyoroti proyek jumbo tersebut, Maemun juga melontarkan kritik keras terhadap apa yang ia sebut sebagai gaya hidup hedonisme pejabat publik yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Menurutnya, pola hidup mewah yang dipertontonkan kedua pejabat tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
“Sangat tidak patut pejabat publik mempertontonkan gaya hidup glamor dan hedon. Rakyat berhak bertanya, dari mana sumber kemewahan itu? Kita semua tahu berapa kisaran gaji pejabat di Bawaslu. Ketika gaya hidup melesat jauh melampaui logika penghasilan, maka publik wajar mencium adanya aroma permainan proyek,” Ujarnya dengan nada keras.
Maemun bahkan menilai kemewahan yang ditampilkan tersebut bukan sekadar persoalan etika, melainkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai institusi pengawas pemilu yang seharusnya menjadi benteng demokrasi justru berubah menjadi ladang bancakan proyek. Ini persoalan serius, bukan sekadar isu biasa,” Tambahnya.
Aksi jilid dua ini disebut sebagai bentuk konsistensi tekanan publik agar KPK tidak tinggal diam.
Aktivist Conection menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah hukum yang nyata.
Dengan spanduk dan poster bernada tajam, massa menyerukan agar KPK segera membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“Kami akan kembali datang, bahkan dengan massa yang lebih besar, jika tuntutan ini terus diabaikan. Jangan biarkan gedung megah KPK hanya menjadi simbol tanpa keberanian,” Tutup Maemun. (RED)
