oleh

KPAI Minta Semua Pihak Berpikir Jernih Dalam Upaya Penegakan Hukum

SUARAMERDEKA.ID – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah meminta kepada semua pihak agar berpikir jernih untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Masyarakat dinilai sudah cukup cerdas untuk melihat setiap fenomena yang ada.

Ai pun mencontohkan pada kasus persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di kabupaten Buton Utara provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kasus ini melibatkan pejabat negara pemerintah daerah Buton Utara.

“Itu prosesnya lumayan lama. Jadi saya mengingatnya waktu itu saya diberikan surat keterangan oleh Polres (Muna-red) bahwa penyidikan dilakukan oleh Polda (Sultra-red). Prosesnya apa ditarik apa diserahkan. Terlapor ke kami ketika prosesnya ada di Polda,” kata Ai melalui sambungan selular, Rabu (16/9/2020).

Semula Ai mengira, penarikan dari Polres ke Polda pada kasus tersebut untuk melengkapi penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun ia menduga, justru di Polda Sultra inilah terjadi reduksi sangkaan. Ia menegaskan, tidak ada unsur TPPO pada kasus tersebut, padahal sang mucikari sudah ditahan dan proses berjalan atas dasar UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Nah ini ada apa? Ini kan relevan dengan mucikari dan siapa yang menerima manfaat dari transaksi seksual ini. Menerima manfaat artinya membeli. Dan korbannya ada,” ujar Komisioner KPAI ini.

Ai pun mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dalam mencermati sebuah kejadian. Ia berharap hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

“Marilah kita berpikir secara jernih dan saya memohon kemarin sudah memberikan surat ke Mendagri untuk segera waktu itu kan disidik saja belum bisa tersangka ini. Kalau saat ini saya kira itu sudah dijalankan walaupun tidak ditahan. Nah tentu kami berharap, marilah keadilan itu lebih tegas lagi lebih tajam lagi. Ini tidak boleh jadi preseden,” tegasnya.

Ai melihat, pada kasus tersebut, besar potensi terjadinya konflik of interest jika yang menjadi tersangka berstatus pejabat daerah.

“Bahwa seseorang yang sudah tersangka dan masih menjabat itu kemudian ada konflik of interest dengan para penyelenggara pengadilan. Kejaksaannya hakimnya dan lain sebagainya. Karena ini kan dibawah pemerintah daerah gitu loh. Ini yang saya khawatirkan terjadi,” tuturnya.

Komisioner KPAI ini berharap semua pihak untuk memantau kasus tersebut. Ai meyakini, saat ini semua pihak untuk melihat semua kejadian dengan cerdas, apa yang sesungguhnya terjadi.

“Kita pantau bersama. Saya kira orang-orang Indonesia hari ini sudah sangat cerdas memahami situasi itu. Saya berharap media juga memiliki awas terhadap situasi itu,” tutup Ai. (OSY)  

Loading...

Baca Juga