SUARAMERDEKA.ID – Prosesi pelantikan DPRD Banyuwangi digelar di forum rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Banyuwangi.
Klimaks acara sakral ini ditandai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD masa bakti 2024–2029 yang dipimpin ketua Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi.
Kursi dewan di Gedung DPRD Banyuwangi akan diisi 11 wakil rakyat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 9 anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta masing-masing 7 orang dari Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Selain itu, 6 wakil rakyat asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta 3 orang lain berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dari 50 wakil rakyat yang dilantik hari ini, sebanyak 22 merupakan anggota pendatang baru. Mereka berdiri sejajar dengan 28 wajah pertahanan.
Keberadaan Prosesi pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPRD) periode 2024 – 2029 kali ini diwarnai aksi unjuk rasa (Unras) Forum Penyelamat Demokrasi Forum Banyuwangi (FPDBP),
” Tolak Kotak kosong dipemilu pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 di komandani Edy Hariyanto Gempur dan Amrullah.
Dengan melihat Perkembangan demokrasi kearah yang tidak baik dalam pilkada Pilbup yang mengerucut hanya calon tunggal, lebih baik aklamasi saja dari pada buang buang uang rakyat 130 miliar
Tolak kotak kosong,ungkap.” kata Edy Gempur dalam aksi orasinya.
Sedang orasi Amirullah SH, MH menambahkan, dengan kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) yang saat ini memiliki pendapatan lebih kurang Rp 100 miliar akan tetapi dilaporkan minus Rp 10 Miliar.
“Sangatlah tidak masuk diakal, sehingga diharapkan kedepan para anggota dewan yang saat ini dilantik benar benar melakukan pengawasan yang memihak pada rakyat, dan janganlah menjadi Penjahat penjahat Kecil yang siap memakan Uang rakyat. papar.” urai Amirullah.(BUT).
