oleh

Kegagalan Pembangunan Kapitalisme dan Imbasnya Terhadap Dunia Pendidikan  di Era Pandemi

Kegagalan Pembangunan Kapitalisme dan Imbasnya Terhadap Dunia Pendidikan  di Era Pandemi. Oleh: Yuni Damayanti, Pemerhati Sosial.

Semangat belajar Dimas Ibnu Elias ini layak diajungi jempol. Bagamaina tidak, karena tidak punya HP  setiap hari ia memutuskan tetap berangkat ke sekolah. Dimas tidak bisa mengikuti proses belajar dari rumah (BDR) secara daring karena tidak memiliki HP. Ia pun belajar di kelas seorang diri dengan bimbingan seorang guru.

Setiap hari ia berangkat dari rumahnya di Desa Pantiharjo, Kecamatan kaliori,, Rembang, Jawa Tengah, dengan diantar ibunya. Pulangnya ia diantar seorang guru sampai ke rumahnya. “Barangkali, bagi keluarganya, beras jauh lebih dibutuhkan daripada ponsel pintar dan kuota internet” kata kepala SMPN 1 Rembang Isti Comawati. Kisah viral Dimas mengundang perhatian seorang pria yang bernama Suparno Gusno, memberikan handphone kepada Dimas agar ia bisa belajar daring seperti teman-temanya, (Portal Jember, 25/07/2020).

Bukan hanya Dimas yang mengalami kendala belajar daring, banyak murid dan guru yang mengalami hal serupa dengan Dimas. Seperti halnya yang dialami  murid di kampung Todang Ili Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT menjadi salah satu wilayah yang terisolir dari berbagai akses kehidupan saat ini.

Untuk menuju Kampung Todang Ili Gai harus berjalan kaki sejauh tiga kilometer dengan jalan setapak yang berbukit. Selama masa pandemi corona Kegiatan Belajar Kengajar (KBM) tidak bisa terlaksana karena diliburkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) pun membuat kebijakan pembelajaran melalui radio bagi murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tetapi, kebijakan itu tidak bisa diterapkan pelajar di kampung Todang. Pasalnya orang tua siswa mengaku tidak bisa membeli radio. Hal ini membuat aktivitas belajar mengajar di SDN Todang tidak berjalan karena sekolah juga tidak menyiapkan radio, (merdeka.com, 26/07/2020).

Kegagalan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di berbagai daerah, disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana untuk memenuhi syarat bagi proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembangungan infrastruktur yang jor-joran nyatanya tidak diperuntukan bagi mayoritas  rakyat. Buktinya pembangunan tidak memiliki daya dukung terhadap pemenuhan hak dasar rakyat, termasuk pembelajaran jarak jauh yang menuntut sarana telekomunikasi dan ketersediaan jaringan.

Belum lagi kesulitan bagi orang tua yang tidak memiliki HP android sebagai sarana penyampai pesan dari guru ke siswa, jika pun memiliki HP android ada kendala lain yang dikeluhkan yaitu tidak mampu membeli paket data. Sarana dan prasarana yang tidak memadai melahirkan kegagalan dalam menyelesaikan problematika pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga pembelajaran daring ini pun tidak efektif.

Inilah gambaran pembangunan ala kapitalisme, seluruh infrastruktur diberikan kepada korporasi, ada pun yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat tidak menjadi prioritasnya termasuk ketersedian jaringan di daerah pelosok.

Sangat berbeda dengan  pembangunan infrasturktur dalam islam yang semuanya terpusat pada kepentingan umat. Pemerintah akan menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Dan menempatkannya sebagai prioritas utama dalam pembangunan apalagi untuk sektor pendidikan.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga negara mempunyai kewajian untuk memenuhi hak mereka dalam berpendidikan. Maka negara harus mempunyai kendali penuh terhadap sektor ini.

Kendali penuh bukan berarti melarang adanya swasta mendirikan sekolah. Korporasi atau pihak swasta boleh ada, namun keberadaannya harus tunduk pada platform arah pendidikan yang telah ditetapkan. Karena sejatinya keberadaan korporasi dalam sektor pendidikan hanyalah berorientasi pada materi.

Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki tujuan pada (1) pembentukan Kepribadian Islam; (2) Menguasai pemikiran Islam dengan handal; (3) Menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK); (4) Memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Sehingga dengan tujuan tersebut, kurikulum dalam Islam tidak akan menyesuaikkan kebutuhan industri, seperti yang terjadi saat ini.

Pengalokasian dana yang besar terhadap sektor pendidikan, juga tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat akan menjadikan sekolah-sekolah negeri merata dalam pembangunannya dan terdepan dalam tekhnologinya.

Begitupun jika terjadi wabah atau pandemi, maka negara akan sigap mencari jalan terbaik agar seluruh warga mendapatkan hak pendidikannya. Dengan demikian negara  wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.

Selain itu negara  juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.

Bahkan parara Sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan ujrah (gaji) kepada tenaga-tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara di seluruh strata pendidikan. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah sebanyak 15 dinar setiap bulan.

Selain itu, Khalifah pun akan mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan misi utamanya saat pandemi. yaitu menghentikan wabah dan berusaha keras mencari vaksin atau obat untuk menyelamatkan umat manusia. sehingga pandemi ini akan cepat berakhir dan pendidikan akan kembali normal.

Karena fitrahnya proses belajar dalam islam adalah talqian fikrian. Yaitu bertemu langsung dengan sang pemberi ilmu, disana akan terjadi transfer ilmu dari guru pada muridnya dengan optimal. Sangat berbeda dengan keadaan saat ini dimana pemerintah berusaha berdamai dengan wabah yang mengorbankan jutaan anak Indonesia kesulitan mengikuti proses belajar. Wallahu a’lam bishowab

Loading...

Baca Juga