SUARAMERDEKA.ID – Partai Keadilan Sejahtera mendukung penuh upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengungkap adanya dugaan konspirasi jahat yang membuat harga BBM (Bahan bakar Minyak) hingga kini tak kunjung turun. Dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi ini disinyalir dilakukan oleh lima perusahaan migas.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, juru bicaranya KPPU mengaku sudah memiliki bukti awal adanya praktek monopoli harga BBM non-subsidi. Kelima perusahaan yang masih dirahasiakan namanya diduga melakukan kesepakatan untuk tidak menurunkan harga BBM non-subsidi meskipun harga minyak dunia anjlok.
Kelima perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 5, UU Nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada pasal tersebut dikatakan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
“Jika dugaan tersebut terbukti PKS minta semua pihak terkait diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pertamina dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, harus bertanggungjawab karena menjadi contoh dalam perlombaan tahan harga BBM ini,” kata Mulyanto di Tangerang Selatan, Sabtu (16/5/2020).
Lanjut Anggota Komisi VII DPR-RI ini, KPPU menduga kesepakatan tidak menurunkan harga BBM ini berlangsung sejak Maret 2020. Mulyanto menegaskan, PKS menyatakan mendukung dan akan mengawal dibongkarnya dugaan konspirasi jahat tersebut.
“PKS akan mengawal proses penyelidikan dugaan monopoli lima perusahaan migas ini oleh KPPU. Bagi PKS, dugaan monopoli ini adalah konspirasi jahat yang merugikan rakyat. Untuk itu harus diusut tuntas,” tegas Mulyanto.
Ia mengapresiasi langkah KPPU untuk membongkar dugaan permainan harga yang membuat harga BBM non-subsidi tak kunjung turun tersebut. Mantan Irjen Kementerian Pertanian ini juga menyadari jika upaya ini bukanlah hal yang mudah.
“Saya acungkan jempol kepada KPPU yang proaktif melakukan penyelidikan terhadap permainan harga BBM non-subsidi ini. Saya yakin ini bukan pekerjaan mudah. Karena ada banyak pihak yang berkepentingan dengan harga jual BBM non-subsidi,” ujar Mulyanto.
Anggota legislatif dapil Banten ini juga menyadari, bukan tidak mungkin dalam proses penyelidikan nanti KPPU akan mendapat tantangan dan tekanan besar dari pihak tertentu yang merasa terancam. Namun ia menegaskan bahwa KPPU tidak sendirian dalam memperjuangkan hak rakyat.
“Untuk itu, PKS akan bantu mengawasi agar proses penyelidikan ini dapat berjalan lancar. Bagi PKS masalah ini harus dibuka secara transparan. Agar rakyat bisa mendapatkan haknya secara utuh,” tegas Mulyanto.
Ia mengaku prihatin, masih ada saja pihak yang tega mengambil keuntungan secara tidak wajar di atas penderitaan rakyat. Terutama dalam kondisi sulit seperti sekarang, akibat dampak pandemi Covid-19.
“Ppihak-pihak yang terlibat dalam dugaan oligopoli itu tidak bernurani. Sehingga tega menghilangkan hak rakyat mendapatkan harga BBM murah,” tutupnya. (OSY)