SUARAMERDEKA.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum sehat secara finansial. Ia menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan ketat agar BUMD tidak membebani keuangan daerah.
Berdasarkan data, dari 1.057 BUMD di Indonesia dengan total aset Rp1.170,1 triliun dan ekuitas Rp236,5 triliun, tercatat laba kolektif sebesar Rp29,5 triliun dan dividen yang disetorkan ke daerah mencapai Rp13,02 triliun. BUMD dikelola oleh 1.911 direksi, 1.993 dewan pengawas/komisaris, dan mempekerjakan 154.609 pegawai.
Wamendagri Ribka Haluk mendorong perbaikan tata kelola BUMD untuk meningkatkan kemandirian daerah dan pelayanan publik. “BUMD memiliki peran penting sebagai saluran pelayanan publik, yang mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (29/4).
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM BUMD agar memiliki daya saing di tengah persaingan yang ketat. “Agar BUMD dapat berfungsi optimal, diperlukan etos kerja tinggi, sifat dinamis, efisiensi, orientasi pasar, reputasi baik, profesionalisme, serta pengurangan intervensi negatif,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan Wamendagri, Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS) Faisal Nasution menyoroti kinerja Perumda PAM Jaya sebagai contoh BUMD yang perlu perhatian khusus. Ia mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti arahan Wamendagri terkait perbaikan tata kelola BUMD.
“Pernyataan Wamendagri ini harus segera dieksekusi oleh Gubernur DKI Jakarta, jangan sampai jajaran direksi PAM Jaya terus ‘berselancar dan menyelam’ di tengah ‘kotornya’ air,” tegas Faisal, merujuk pada sorotan publik terhadap kinerja PAM Jaya.(RED).
