oleh

Warinussy Desak Elemen Masyarakat Adat Tuntut Pelanggaran HAM di Tanah Papua

SUARAMERDEKA.ID – Aktivis HAM Yan Christian Warinussy meminta masyarakat adat Papua mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait maraknya dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua. Dugaan ini didasari atas laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada presiden.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari ini mengapresiasi langkah Komnas HAM menyerahkan Laporan Penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (16/11/2020). Sebelumnya, Warinussy menyebut, Komnas HAM RI juga menyerahkan laporan yang sama ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belum lama ini.

“Penyerahan laporan tersebut dapat menjadi alat dan masukan penting bagi Bapak Presiden dalam mengambil langkah langkah strategis guna menyikapi aspirasi para korban dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua. In casu kasus kematian tragis Pendeta Zamanbani,” kata Warimussy di Manokwari, Selasa (17/11/2020).

Ia berharap, ada penyelesaian pula pada dugaan pelanggaran HAM Berat lainnya. Seperti kematian Katekis Duwitau dan Rufinus Pigai. Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari juga menyebut kasus dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014.

Warinussy menegaskan,  pada beberapa kasus tersebut, berdasarkan Laporan Penyelidikan Komnas HAM jelas terpenuhi unsur perbuatan hukum Pelanggaran HAM Berat. Hal ini, menurutnya, diatur dalam ketentuan pasal 8 dan pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Yan Warinussy mendesak seluruh masyarakat sipil dan masyarakat adat di Tanah Papua dan yang berada diseluruh nusantara untuk mengirim pesan kepada Presiden RI Joko Widodo. Agar menindaklanjuti laporan Komnas HAM RI dengan kebijakan nyata dan bertanggungjawab menurut hukum,” imbuhnya. (OSB)

Loading...

Baca Juga