oleh

GPI Jakarta Raya: Gubernur Pro Maksiat, Djakarta Warehouse Project Konser Maksiat

SUARAMERDEKA.ID – Gerakan Pemuda Islam (GPI) wilayah Jakarta Raya menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membubarkan pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang dinilai sebagai konser maksiat. Mereka mempertanyakan Anies Baswedan yang dianggap sebagai Gubernur Pilihan Umat justru pro terhadap maksiat.

Berangkat dari markas GPI di Menteng Raya 58 Jakarta Pusat sekitar pukul 13.30 WIB, sekitar 50 anggota Brigade GPI (laskar GPI) berjalan kaki sekitar 1 kilometer menuju Balai Kota DKI Jakarta di jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Mereka memprotes pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang merupakan event maksiat tahunan terbesar di Asia yang rencananya digelar selama 3 hari (13-15 Desember 2019) di JIExpo Kemayoran Jakarta Barat.

Acara tersebut dinilai GPI akan menjadi ajang pesta miras, narkoba dan seks bebas. Anehnya, Anies Baswedan yang selama ini dinilai sebagai Gubernur Pilihan Umat justru dirasa pro maksiat dengan memberikan izin akan konser tersebut.

Anwar perwakilan dari GPI Sulawesi Selatan dalam orasinya mengatakan bahwa acara DWP akan berdampak negatif yang sangat besar kepada Anies Baswedan. Selama ini Anies dianggap sebagai Gubernur yang disayangi dan dicintai oleh umat. Hal ini berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dibuat Anies Baswedan mencerminkan keinginan umat Islam.

Baca Juga :  Forum Umat Islam Bersatu Kecam Keras Penembakan di Selandia Baru

“Tapi hari ini Bapak mencoreng muka sendiri dengan menghadirkan konser yang tidak beradab. DKI Jakarta mayoritas Islam, seluruh Indonesia mayoritas Islam. Harus berakhlak. Tidak menghadirkan konser-konser yang tidak berakhlak. Ini akan merusak moral bangsa. Maka kami hadir. Tolong diperhatikan bapak Gubernur. Berhentikan konser maksiat Djakarta Warehouse Project,” kata Anwar, Kamis (12/12/2019).

Sementara itu Ketua PW GPI Jakarta Raya Rahmat Himran mengaku dirinya dikonfirmasi bahwa 3 orang perwakilan akan diterima untuk beraudiensi di dalam Gedung Balai Kota. Permintaan ini langsung ditolaknya.

“Kalau bukan Anies Baswedan yang pro maksiat yang menerima kita, maka kita tidak akan masuk ke dalam. Kita tidak mau melakukan negosiasi atau audiensi didalam kalau yang menerima kita bukan Anies Baswedan,” tegas Himran dalam orasinya.

Ketua PW GPI Jakarta Raya ini menyayangkan acara yang disebutnya konser ini dilakukan di Jakarta. Lebih disayangkan lagi olehnya, bahwa pemerintahan DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Anies Baswedan.

“Apakah Anies Baswedan Buta? Apakah Anies Baswedan tuli? Sehingga tidak tahu konser maksiat terbesar yang terjadi di Jakarta itu akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. Mereka akan melakukan pesta maksiat. Mereka akan melakukan pesta narkoba, seks bebas dan minum-minuman keras secara terang-terangan di ibukota negara, DKI Jakarta ini. Dimana Gubernurnya adalah Anies Baswedan. Gubernur umat, Gubernur yang dipilih oleh umat, tapi pro terhadap maksiat,” ujar Himran.

Selaku Ketua PW GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran meminta agar Gubernur DKI Jakarta membatalkan acara tersebut. Ia mengaku tidak segan-segan untuk membubarkan DWP yang berlangsung di JIEPO Kemayoran tersebut.

Baca Juga :  Wabah Sintingisme. Opini Asyari Usman

“Sekali lagi kami peringatkan kepada Gubernur Anies Baswedan yang katanya Gubernur dipilih umat Islam. Yang katanya dipilih oleh ulama. Tapi hari ini secara terang-terangan Anies Baswedan pro terhadap maksiat. Ini bukan persoalan biasa. Moral DKI Jakarta tergadai dengan adanya persoalan ini,” tegasnya.

Korwil Brigade GPI Jakarta Raya Irawan AHM menegaskan apa yang telah disampaikan Himran. Ia akan meminta anggota Brigade GPI DKI Jakarta untuk menggalang kekuatan yang lebih besar dengan tindakan yang lebih konkrit.

“Kami akan datang dengan massa yang lebih besar jika tuntutan kami tidak dikabulkan. Hari Sabtu (14/12/2019)  kita akan kepung JIExpo dan Ismaya Group selaku pihak penyelenggara Djakarta Warehouse Project,” kata Irawan AHM. (OSY)

Loading...

Baca Juga