oleh

Mahasiswa dan Alumni UM Sorong Sebut Penjelasan PP Muhammadiyah Memperburuk Situasi

SUARAMERDEKA.ID – Penjelasan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto soal alasan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pergantian Rektor UM Sorong, dinilai mahasiswa dan alumni justru memperburut situasi di Sorong Papua Barat. Masyarakat Papua merasa tersinggung karena orang yang mereka hormati seolah-olah sengaja dipermainkan oleh PP Muhammadiyah.

Agung menjelaskan, pertimbangan PP Muhammadiyah memutuskan untuk mengganti Hermanto Suaib dan memilih Muhammad Ali menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Sorong periode 2020-2024 sesuai dengan prosedur administratif. Pertimbangan lainnya, menurut Agung Danarto adalah PP Muhammadiyah menganggap sudah saatnya dilakukan regenerasi kepemimpinan di UM Sorong.

Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM Sorong Abu Kelian menyayangkan penjelasan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto tersebut. Menurut Abu Kelian, secara demokrasi Rapat Senat telah menyepakati dan memutuskan Hermato Suaib dipilih kembali untuk periode terakhir.

“Terpilihnya DR. H Hermanto Suaib dalam periode terakhir ini ialah guna menyelesaikan pembangunan auditorium dan menyiapkan generasi kepemimpinan selanjutnya. Untuk itu kami meminta agar PP Muhammadiyah utk memberikan kesempatan terakhir pada beliau. Jangan mendzaliminya. Sebab telah banyak yang beliau perbuat hingga UM Sorong jadi semegah ini. Maka berilah penghormatan terakhir kepadanya,” kata Abu Kelian melalui pesan WA, Senin (20/4/2020).

Salah satu alumni  UM Sorong Abdullah Yeubun SSos menilai, penjelasan Agung Danarto justru memperburuk situasi yang sudah panas. PP Muhammadiyah dianggap tidak mempertimbangkan perjuangan Hermanto Suaib dalam membesarkan perguruan.

“Pernyataan Bapak Agung Danarto, justru tidak akan meredam konflik yang hari ini terjadi di UM Sorong. Justru akan membuat semakin bertambah buruk masalah ini. Sebab gelombang protes Mahasiswa dan lembaga adat disebabkan tidak di terimanya SK PP Muhammadiyah. Karena dianggap menciderai proses dan mendzalimi orang tua mereka yang telah berjuang membesarkan Muhammadiyah,” kata Abdullah Yeubun melalui pesan WA, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga :  Wakil Bupati Sorong Buka Palang Masyarakat Adat Suku Moi

Menurutnya, jika secara administratif Hermanto dinilai pasti tidak lolos seleksi, seharusnya rapat senat tidak memilihnya. PP Muhammadiyah juga dianggap membiarkan Hermanto tidak lolos administratif. Hal inilah yang membuat masyarakat adat Papua merasa tersinggung, mengingat Hermanto adalah salah satu tokoh yang dihormati Orang Asli Papua (OAP).

“Semestinya jika memang beliau tidak diperkenankan lagi untuk menjabat, maka seharusnya rapat senat tidak memilih beliau. Dan PP Muhammadiyah juga tidak memintanya untuk melengkapi berkas. Ini penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah terhadap tokoh yang merintis, membangun, dan membesarkan kampus ini. Dan juga pada tokoh yang dihormati Orang Asli Papua di Wilayah Sorong Raya,” tegasnya.

Abdullah Yeubun menambahkan, sebagai alumni, ia mengaku merasa sangat prihatin dan kecewa melihat kurang arif dan bijaksananya PP Muhammadiyah dlm mengambil sikap. Ia menilai PP Muhammadiyah seolah-olah tidak memberi penghormatan pada org yang membesarkan perguruan.

“Berikan beliau kesempatan untuk periode terakhirnya. Guna membangun yang sedang beliau kerjakan saat ini. Dan sekaligus menyiapkan generasi pemimpin akan datang, yang dapat diterima oleh seluruh elemen. Dan dapat membangun amal usaha lebih baik lagi,” tuturnya.

Yeubun mengakui, saat ini Pemerintah Kota Sorong mewacanakan untuk diadakan musyawarah. Namun ia pesimis musyawarah tersebut dapat terlaksana, karena ia menganggap permasalahan yang sudah kompleks.

“Kendati akan dilakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sorong. Namun tidak akan dapat semudah itu menghapus rasa sakit dari mahasiswa dan masyarakat adat suku Moi. Sebab ini berbicara harga diri orang tua atau orang yang mereka tokohkan,” kata Yeubun.

Menurutnya, seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat terlanjur larut dalam situasi yang ada. Penerbitan SK tersebut terlanjur dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap Hermanto Suaib selaku orang yang dihormati.

Baca Juga :  Binmas Noken Polri Gelar Diskusi Bareng Mahasiswa Se Jayapura

“Hari ini mahasiswa dan masyarakat adat suku Moi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Mereka tetap akan melakukan aksinya hingga PP Muhammadiyah mencabut SK tersebut. Bahkan DR H Hermanto Suaib pun tak mampu untuk mencegahnya. Hal ini merupakan budaya orang Papua yang ketika orang yang ditokohkan didzalimi dan dilecehkan harkat dan martabatnya. Maka nyawa akan mereka pertaruhkan,” pungkas Abdullah Yeubun.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh tokoh intelektual muda Papua Fernando Genuni SH. Menurutnya, putusan PP Muhammadiyah telah membuat luka yang mendalam terhadap orang asli Papua.

“Kami mengalami berbagai tragedi diskriminasi dan penghinaan yang dilakukan terhadap Orang Asli Papua dan tokoh tokoh Papua. Saat ini, PP Muhammadiyah juga coba melakukan hal yang sama kepada tokoh Papua yang begitu kami hormati. Dia sangat berjasa dalam membangun sumber daya manusia Papua menjadi berkualitas. Dan kemudian saat ini, dia dihina dan dilecehkan di atas tanah kami,” tegas Fernando Genuni melalui pesan WA, Selasa (21/4/2020) sore.

Ia pun meminta PP Muhammadiyah untuk mengkaji kembali keputusan yang sudah dibuat. Fernando Genuni pun mengingatkan PP Muhammadiyah untuk memperhatikan aspirasi OAP. Ia khawatir peristiwa yang terjadi di UM Sorong saat ini akan memperburuk kondisi yang ada di tanah Papua.

“Amal Usaha Muhammadiyah ada di tanah Papua bukan di pulau Jawa. Sehingga kami berharap agar PP Muhammadiyah dapat memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua. Sebab tanah Papua memiliki kekhususan yang diakui oleh negara. Jangan sampai kejadian ini akan berdampak terhadap semakin memanasnya konflik di tanah Papua, yg diciptakan oleh PP Muhammadiyah akibat lahirnya SK tersebut,” kata Fernando Genuni. (OSY)

Loading...

Baca Juga