oleh

Natalius Pigai: Kematian ABK WNI di Kapal China Tanggungjawab LBP

SUARAMERDEKA.ID – Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai menuding Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) harus bertanggungjawab atas dilarungkannya 3 jenazah ABK WNI di kapal berbendera China terjadi pada bulan Desember 2019 dan Maret 2020. Menko Maritim seharusnya bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China.

Kejadian tersebut viral di media sosial, setelah salah satu media televisi Korea Selatan turut mengangkat peristiwa pelarungan ini. Pelarungan dilakukan oleh kapal berbendera China tersebut Long Xin 629 dan Long Xin 604 ketika sedang berlayar di Samudera Pasifik.

“Kematian WNI Pelaut di kapal China adalah merupakan tanggungjawab Luhut Panjaitan Menko Maritim. Hampir semua aturan-aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang Pelaut (seafarer) bukan tanggungjawab Kemnterian Tenaga Kerja. Tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggungjawab Menko Maritim,” kata Natalius Pigai di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Baca Juga :  Kerja Eksploitasi China: Nyawa ABK WNI Dihargai Dengan Nominal 150 Juta

Ia menyebut berbagai landasan hukum international juga nasional telah memberi otoritas LBP untuk melakukan upaya hukum. Diantaranya, sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO). International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS), The International Convention on Standards of Training. Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

“Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU nomor 15 tahun 2016. Tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program Poros Maritim Dunia-nya. Natalius Pigai menyebut, perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim adalah hal yang mutlak.

Baca Juga :  PIRA Banyuwangi Siap Bawa Emak-Emak Melek Politik

“Terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional. Sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan dan perlundungan pelaut,” tegas Natalius Pigai.

Lanjutnya, selama ini uUpaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai Negara Bendera maupun sebagai Negara Pelabuhan. Mantan anggota Komnas HAM ini menyebut upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri. Ia menekankan, soal Tenaga Kerja Pelaut, Keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019.

“Oleh karena itu saya mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan pelaut. Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China,” tutupnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga