oleh

Mafia Peradilan di Jakarta Timur (6): Ketika Jaksa Liar Bertemu Hakim Bengis

Mafia Peradilan di Jakarta Timur (6): Ketika Jaksa Liar Bertemu Hakim Bengis. (Habis). Oleh: Sri-Bintang Pamungkas, Aktivis.

Jaksa Intel Gatot mengajak kami makan siang di Arirang. Sesudahnya, meminta kami mampir sekalian di Gedung Bulat. Seperti Kompeni ketika menjebak Pangeran Diponegoro, setelah “wawancara”, kami ditangkap dan ditahan, 6 Maret 1997. Kami dituduh melanggar UU Anti Subversi, PNPS 11/1963.

Awalnya Jaksa Mulyono yang mau memeriksaku. Julius dan Saleh diperiksa Jaksa-jaksa lain. Mulyono datang ke ruang depan sel saya. Melihat aku duduk bertumpang kaki, dengan kasarnya Mulyono menyepak kakiku agar turun. Aku segera berdiri dan masuk kembali ke selku serta menguncinya dari dalam. Dari belakang jeruji aku bilang kepadanya:

“Lu, Bangsat, jangan coba-coba ketemu aku lagi, atau aku buka rahasia keuanganmu dengan Edi Tansil…!”

Beberapa hari kemudian Forum Keadilan memberitakan kong-kali-kong Mulyono dengan Edi Tansil, dalam Perkara Pembobolan 1.6 trilyun Rupiah di Bapindo. Mulyono tidak muncul lagi… diganti Silangit.

Waktu Silangit memeriksa aku, saling berhadapan di depan meja, ada satu pertanyaan yang nadanya membentak. Aku berdiri, bereaksi mau meninggalkan tempat. Dia juga berdiri… menghampiriku. Tangannya sudah naik mau menarikku kembali. Otomatis aku menangkis tangannya sambil mundur menghindar. Sekosol di belakangku rubuh terkena punggungku, dengan menimbulkan suara keras. Para Jaksa, dan Julius serta Saleh yang juga sedang diperiksa, berdiri serentak sambil berteriak kaget. Yang mereka lihat aku sedang berdiri berhadap-hadapan dengan Silangit…

Senin pagi itu aku datang ke PN Jakarta Selatan dengan Kendaraan Tahanan Kejaksaan yang menjemputku dari LP Cipinang. Aku sudah berada di Cipinang sejak 5 Mei 97, setelah Kasasiku dalam Perkara Jerman ditolak MA. Aku menyembunyikan kekagetanku ketika melihat Silangit duduk di bangku JPU ruang Sidang Utama pada sidang hari pertama itu. Bang Buyung, Bambang Widjojanto dan puluhan Pengacara lain sudah siap pula di bangku Pembela.

Sesudah Hakim Ketua Darlan menanyakan kesehatanku, gantian aku yang mau menyampaikan sesuatu. Aku bilang:
“Bapak Hakim, saya setuju Bapak Hakim memimpin Sidang ini, dengan syarat Bapak Hakim bersumpah tidak pernah menjual-belikan Vonis!’.

Baca Juga :  Budiman Sudjatmiko Anggap Penghinaan Presiden Dalam RUU KUHP Kemunduran Demokrasi

Seketika ruang sidang yang penuh sesak itu hingar-bingar dengan suara gaduh dari para pengunjung. Beberapa saat ketika Hakim Ketua masih berpikir-pikir untuk menjawab, tiba-tiba Bang Buyung menyelonong ke depan Meja Majelis Hakim: “Kami meminta maaf atas perilaku Client kami!” Aku tidak peduli dengan lirikan mata Bang Buyung yang menegorku. Tidak pernah ada contempt of court terhadap Terdakwa.

Aku masih berulah, ketika MH mempersilahkan Silangit untuk membacakan Surat Dakwaannya:
“Bapak Ketua, saya tidak setuju orang ini menjadi Jaksa Penuntut Umum, karena dia juga adalah Penyidik saya. Jaksa ini pula yang berusaha memukul saya! Saya minta agar dia diganti!”

Penasihat Hukum kali ini membela saya. Setelah terjadi jawab-menjawab, akhirnya saya bilang:
” Bacalah di dalam KUHAP: ‘setelah Penyidik selesai pemeriksaan, hasil penyidikan diserahkan kepada Penutut Umum…’. Jadi ini ada dua pihak… Penyidik tidak bisa merangkap menjadi Penuntut Umum… Ini perintah Undang-undang!”

Masih saja terjadi pro dan kontra antara Majelis Hakim dan Pengacaraku. Aku tidak sabar lagi: “Kalau begitu saya keluar Sidang!” Dan saya benar-benar keluar sidang lewat pintu kiri… diikuti oleh para wartawan… Bambang dan lain-lain juga akhirnya keluar menemaniku. Tiga minggu kemudian Silangit benar-benar diganti Jaksa Lessbasa dengan persetujuan Jaksa Agung. Selama proses penggantian itu aku tidak mau menghadiri sidang.

Aku masih sempat meminta seorang Hakim Anggota diganti, karena pendapatnya selalu negatif terhadapku… Gontok-gontokan melawan Hakim dan Jaksa di Jakarta Selatan semacam itu masih terus berlangsung, termasuk memperdebatkan kata-kata “melawan pemerintah”, “merongrong kewibawaan”, “menyelewengkan Pancasila dan UUD 45” dan lain-lain tuduhan khas Orde Baru, serta pro dan kontra Replik dan Duplik.

Akibatnya, Vonis jatuh sesudah Soeharto tumbang dan sesudah UU Anti Subversif dicabut. Akhirnya Hakim Munawir terpaksa membebaskan aku dari segala Dakwaan: “Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan adanya pelanggaran sebagaimana didakwakan…”

Di masa Soeharto memang Mafia Peradilan sudah mulai marak. Para Penyidik, Jaksa dan Hakim Gombal yang suka duit, jabatan dan pangkat sudah mulai bermunculan, terutama akibat dari Rezim yang Otoriter dan Korup itu… Setelah Soeharto jatuh, bukannya berhenti tapi Mafia Peradilan semakin merajalela… terutama karena campur-tangan para Taipan Cina di dunia Hukum yang selalu bersembunyi di bawah ketiak Rezim…

Baca Juga :  Yudi Negara Rakyat Nusantara Resmi Ditahan Bareskrim Mabes Polri

Tidak hanya di Jakarta Selatan, tapi di semua PN… selalu ada Jaksa dan Hakim Gombal… Tidak independen sebagai sebuah Penguasa Yudisial, melainkan untuk mencari kesempatan mendapatkan duit, jabatan dan pangkat… Itulah sumber terbesar kerusakan Republik ini!

Seperti di Jakarta Timur sebagaimana sudah saya contohkan, para Jaksa dan Hakim bersekutu. Dengan alasan praktis dan mempercepat proses, mereka memanipulasi bukti dan fakta. Berkas perkara yang bisa 5-6 cm tebalnya dibuangnya hingga tidak sampai 10 mm. Memang masih belum jelas betul, apakah itu dengan sepengetahuan Penyidik… Mereka tidak segan dan ragu, sebab penghilangan bukti, formil ataupun materiil, adalah perbuatan pidana.

Di tingkat persidangan, tinggallah dihadirkan Saksi-saksi yang memberatkan disertai dengan sumpah asal-asalan. Bagi Terdakwa yang buta hukum dan tidak bisa bayar bantuan hukum, atau bahkan tahu peranan mereka, tinggallah Jaksa dan Hakim memerasnya untuk mendapatkan Pengakuan. Tentu dengan kata-kata manis… Maka dalam dua-tiga kali sidang, semuanya selesai… Nasib Terdakwa ada di bawah revolver dan guillotine di kedua tangan Hakim… Tinggal Dar, Dèr, Dor dan Gras, Grès, Gres!

Lalu tinggal menghitung berapa duit yang masuk, dan nilai kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan! Sepertinya itu tidak terjadi di tempat lain… Tapi itu terjadi… terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi… Bukankah para korban September Crackdown seharusnya tidak perlu diadili?! Sangat mudah menyaksikannya!

Mahkamah Agung dan semua jajarannya tahu… Tapi mereka sudah terkooptasi oleh kebiasaan bengisnya hukum Pasca Kemerdekaan… Yang dimulai oleh para Rezim jahat, yang lalu ditunggangi oleh para Taipan berduit… Beranikah Mahkamah Agung dengan Badan Pengawasannya serta Komisi Yudisial dan Komnas HAM memeriksa Jakarta Timur?!

Seharusnya semua Polda juga diperiksa…, juga Bareskrim, serta semua Rutan dan Lapas… Mewaspadai pula, bahwa Negara ini sudah berangsur-angsur akan menjadi Negara Kepolisian macam jaman Hitler…

Loading...

Baca Juga