oleh

Investasi Cina, Kok Bodoh Banget Kita, Sebuah Opini Miftah H. Yusufpati

Investasi Cina, Kok Bodoh Banget Kita

Oleh Miftah H. Yusufpati
Wartawan Senior

LUHUT Binsar Panjaitan memang pantas disebut menteri segala urusan. Boleh jadi, ia memang yang paling paham membaca keinginan Presiden Joko Widodo. Maka biar pun jabatannya Menko Maritim, ia seringkali mengambil inisiatif bidang macam-macam. Luhut lebih dominan ketimbang Wapres Jusuf Kalla. Wajar saja jika di media sosial ada yang ngeledek: Presidennya sih Jokowi, tapi rasa Luhut Binsar Panjaitan.

Nah, pada 21 Maret lalu, Luhut memimpin pertemuan bertajuk First Joint Steering Committee Meeting. Pertemuan kerja sama bisnis Indonesia-Tiongkok itu mengambil tempat di Hotel Laguna, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Forum itu mengakhiri pertemuan dengan penandatanganan dokumen tentang rencana investasi di bawah kerangka The Belt and Road Initiative (BRI).

Kegiatan pertemuan itu adalah mendiskusikan rencana eksekusi proyek yang sudah disetujui oleh kedua negara serta proses persiapan proyek yang meliputi tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Usai pertemuan, Luhut menjelaskan skema investasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang bakal dijadikan contoh kerja sama oleh entitas bisnis. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mengoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. “Pengalaman IMIP di Morowali adalah sebuah contoh yang ingin kami replikasi di berbagai tempat di Indonesia,” ujarnya.

Pihak Cina sendiri telah menyiapkan rancangan kerangka perjanjian untuk kerja sama tahap pertama di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati, seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. Ada pula pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan, serta Kura-Kura Island di Bali.

Selain keempat koridor pengembangan ekonomi komprehensif yang telah disepakati itu, ada proyek-proyek kerja sama lain, seperti pembangkit listrik ukuran menengah di beberapa lokasi di Jawa; pembangkit listrik mulut tambang di Kalimantan Tengah; Zona Ekonomi Khusus Indonesia-Tiongkok di Jonggol, Jawa Barat; Kawasan Industri Terintegrasi di Ketapang; penanaman kembali kelapa sawit; serta Kawasan Industrial Terintegrasi Meikarta Indonesia-Tiongkok.

Baca Juga :  Sakaratulnya Petahana, Reshuffle Kabinet di Injury
Pertemuan ini menjadi menarik, karena beberapa hari sebelumnya Jokowi sempat uring-uringan lantaran capaian kinerja ekspor dan investasi di bawah keinginannya. “Kuncinya investasi dan ekspor. Kuncinya tahu, kok enggak kita selesaikan? Bodoh banget kita,” sergah Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di ICE BSD, Banten.

Tahun lalu, realisasi investasi hanya mencapai 94% dari target dalam RPJMN dengan capaian Rp721,3 triliun. Target realisasi investasi yang ditetapkan pada 2018 sebesar Rp765 triliun. Target itu merupakan gabungan dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Tentu saja bukan kita yang bodoh. Lalu, siapa? Kita menduga telunjuk jari Jokowi akan mengarah kepada Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong. Keduanyalah yang paling bertanggung jawab urusan itu. Bukan kita.

Namun, Luhut rupanya menafsirkan “kita” yang dimaksud Jokowi adalah dirinya. Setidaknya begitu orang menduga. Soalnya, pasca pidato presiden, Luhut langsung menyusun banyak inisiatif. Arah gerakannya adalah ke Cina. Dan pertemuan Bali itu hanya salah satu saja. Selanjutnya, ada pertemuan lagi yang lebih akbar yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II BRI yang akan digelar di Beijing pada April mendatang.

Dalam KTT itu Luhut mengungkap bakal melego 28 proyek kepada Tiongkok senilai US$91,1 miliar atau setara Rp1.296 triliun (kurs Rp14.237 per dolar AS). Thomas Lembong menuturkan, Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan empat wilayah dalam program BRI berdasarkan pertimbangan geografis. Keempat wilayah tersebut meliputi Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Turnkey Project

Entah seperti apa nanti ending dari proyek-proyek yang ditawarkan kepada Tiongkok itu. Biar sajalah. Toh, pilpres tinggal beberapa hari lagi. Jika era berubah, kebijakan bisa saja berubah.

Selama ini Indonesia sudah punya deretan pengalaman buruk berdagang dengan Cina. Defisit neraca perdagangan Indonesia yang terus membengkak beberapa tahun belakangan ini pun juga gara-gara Cina.

Baca Juga :  Ada Dugaan Oknum Pejabat Yang Mendoktrin Polisi Lebih Kejam Dari Teroris ISIS

Bhima Yudhistira, ekonom Indef, mengatakan bahwa banyak proyek yang didanai Cina mensyaratkan penggunaan bahan-bahan dan sebagian tenaga kerja dari Cina. Pinjaman diberikan dalam bentuk paket. Isinya pembangunan dilakukan dengan melibatkan besi baja, mesin, kontraktor, dan pekerja ahli dari Cina. Inilah yang menyebabkan membanjirnya baja Cina ke Indonesia belakangan ini. Pinjaman dari Cina berbentuk turnkey project menjadi jalan masuk preferensi kontraktor infrastruktur menggunakan baja dari Negeri Tirai Bambu itu.

Itu pula yang menyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia. Tahun lalu, ekspor Indonesia US$180 miliar dan impornya US$189 miliar sehingga mengalami defisit US$8,6 miliar. Tingginya volume impor baja dari Cina, menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, menjadi sebab defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia. Sekitar 6,45% dari seluruh kelompok nonmigas berasal dari baja.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami defisit dalam neraca perdagangan nonmigas sebesar US$14,16 miliar dengan Cina pada 2017. Pada 2018, angka itu melonjak 47,24% menjadi US$20,85 miliar. Impor nonmigas Indonesia dari Cina pada 2017 tercatat US$35,51 miliar menjadi US$45,24 miliar pada 2018. Kondisi itu belum ada tanda-tanda perbaikan pada tahun ini. Defisit Indonesia atas negeri itu sepanjang Januari–Februari 2019 sebesar US$4 miliar dan pada periode yang sama 2018 sebesar US$3,4 miliar.

Impor baja adalah salah satu penyumbang defisit paling parah. Data BPS juga memastikan terdapat peningkatan impor besi dan baja sebanyak 28,31%. Dari semula US$7,985 miliar pada 2017 menjadi US$10,245 miliar pada 2018.

Coba perhatikan baik-baik angka-angka itu. Alangkah makmurnya PT Krakatau Steel (KS) jika duit sebanyak itu masuk ke koceknya. Jika KS untung besar tentu Indonesia dapat berkahnya. Sudah tahu begitu, kok bodoh banget kamu …

*Penulis wartawan senior di Jakarta

Loading...

Baca Juga