oleh

Virus Kecurangan di Dalam Demokrasi di Indonesia

Virus Kecurangan di Dalam Demokrasi di Indonesia. Oleh: Prihandoyo KuswantoKetua Rumah Pancasila.

Pertikaian pilpres tahun 2014 terulang lagi di tahun 2019, yang berhadapan sama Jokowi dan Prabowo. Kali ini kecurangan terulang lagi dalam laga pilpres ,kalau tahun 2014 Prabowo atas saran SBY kudu ngalah. Rupanya hari ini bukan Prabowo yang harus ngalah. Tetapi rakyat sudah sangat paham atas kecurangan yang terstruktur, sistemik dan masif. Mengapa sebab tahun 2014 rakyat tidak banyak yang ikut menjadi relawan yang fanatik, sementara tahun 2019 Rakyat yang dimotori emak-emak menjadi motor pengerak relawan di antero negeri.

Peran serta masyarakat begitu masif mengikuti proses demokrasi. Setiap saat selalu hadir dalam kegiatan kampanye. Setiap peristiwa direkam. Jadi kalau memang hukum ini tegak dan jujur, maka sudah sangat layak 01 di diskualifikasi. Tetapi persoalannya, sejak 2014 yang namanya kecurangan dalam pemilu tidak perna diselesaikan secara tuntas.

Baca Juga :  Presiden Rasa Nusantara, Sebuah Opini Hanif Kristianto

Belajar dari tahun 2014. Apakah penyelesaian sengketa pilpres akan.berakhir seperti itu? Harusnya MK berani menegakan kejujuran walau langit politik akan runtuh.

Merupakan catatan tersendiri dalam sejarah politik Indonesia, memang tak pernah ada pemilihan umum dan demikian juga kemudian dengan pemilihan presiden, yang pernah dikoreksi apalagi dibatalkan. Karena gugatan kecurangan, khususnya yang melibatkan penyelenggara.

Betapapun kuatnya tercium aroma kecurangan. Cerita tentang kecurangan selalu diupayakan dipatahkan atau minimal dikerdilkan sekerdil-kerdilnya. Dinyatakan sebagai bagian sikap tak siap kalah.

Mungkin rakyat jangan berharap banyak terhadap MK. Sebab pengalaman adalah guru yang terbaik. Tidak ada persoalan kecurangan yang benar -benar diselesaikan dengan sejujur-jujurnya dan memang berniat menegakan hukum.

Baca Juga :  UUD 1945 Kilat dan Sementara, Sebuah Opini Prihandoyo Kuswanto

Proses pilpres adalah sebuah pelajaran pahit bagi kedaulatan rakyat. Sebab sesungguhnya demokrasi itu hanya akal-akalan untuk merebut kedaulatan rakyat. Sementara rakyat hanya obyek yang siap di singkirkan. Oleh sebab itu mereka yang bisa membeli demokrasilah yang berkuasa.

Apakah seperti ini negara ini didirikan? Oleh sebab itu, harus ada kesadaran kembali pada UUD1945 dan Pancasila jika ingin rakyat berdaulat.

Loading...

Baca Juga