oleh

Baranusa DKI Jakarta Tuding PSBB Jilid II Buat Masyarakat Tambah Sengsara

SUARAMERDEKA.ID – Barisan Rakyat Nusantara (Baranusa) DKI Jakarta menyebut pemberlakuan PSBB jilid II hanya menciptakan beban baru bagi penghidupan masyarakat di tengah krisis ekonomi yang melanda negara. Langkah tersebut dianggap tidak efektif lantaran terbukti tidak mampu menekan angka kasus covid-19.

“Bahkan dianggap menjadi pemicu keterpurukan perekonomian masyarakat Jakarta pada umumnya,” kata Ketua Baranusa DKI Jakarta, Mochammad Furqon dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (24/09/20).

Ketua Laskar Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) DKI Jakarta ini menilai Pemprov DKI Jakarta sangat tergesa-gesa dalam memberlakukan kembali PSBB. Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak mempertimbangkan bagaimana dampak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakatnya.

“PSBB saat ini tidak jauh beda dengan PSBB sebelumnya. Angka covid-19 terus meningkat tidak menunjukan angka penurunan yang signifikan. Artinya, PSBB terbukti sangat tidak efektif dan harus dievaluasi. Justru  PSBB hanya mampu menurunkan  pendapatan, penghasilan serta laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jakarta,” kata Mantan Aktivis 98 ini.

Sebab itu Furqon mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar segera meninjau ulang pemberlakuan kebijakan PSBB jilid II. Ia juga meminta agar penanganan pencegahan covid-19 diubah dari PSBB menjadi karantina kesehatan wilayah.

Karantina kesehatan wilayah yang dimaksud oleh Ketua Baranusa DKI Jakarta ini ialah dengan melakukan karantina kesehatan di tiap-tiap kelurahan atau RT/RW yang telah terpapar dan terdeteksi sebagai zona merah. Sehingga tidak menyumbat ruang kehidupan serta tidak juga menutup ruang penghasilan masyarakat.

“Sekali lagi, Menurut kita sebaiknya kebijakan PSBB itu ditinjau ulang dan dievaluasi tingkat keberhasilannya secara transparan. Sebab, jika memang pemprov DKI ingin menekan penularan virusnya seharusnya yang diterapkan cukup mengkarantina wilayah yang terpapar, dan membuat saluran aktivitas ekonomi rakyat yang tidak terdampak positif bukan semuanya disumbat atau dibatasi. Masa semuanya disamakan? Kan tidak semua wilayah terpapar. Pak Anies harus hitung juga dampak ekonomi dan politiknya. Apalagi negara saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang tidak main-main toh?,” tandas Ketua Baranusa DKI Jakarta. (OSY)

Loading...

Baca Juga