oleh

FPI Sebut Kebijakan Anies Ramah Maksiat, GPI Sebut Pro Maksiat

SUARAMERDEKA.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI) menyayangkan kebijakan pemprov DKI Jakarta memberi kesan “Ramah Maksiat”. Sebutan ini mirip dengan yang diberikan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya dalam beberapa aksinya pekan lalu, yakni “Pro Maksiat“.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum DPP FPI KH Ahmad Shabri Lubis S.Pd.I memberikan 2 contoh kongkrit mengapa kebijakan Pemprov DKI Jakarta disebutnya “Maksiat Friendly” (ramah maksiat). Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta masih memberi izin terhadap kegiatan yang kental dengan maksiat, namun berkedok wisata hiburan.

“Penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project yang secara bertahun-tahun sudah dlketahui adalah kegiatan pesta pora, hura-hura dengan musik keras. Yang didalamnya terdapat anak muda. Dan sangat potensial dirusak dengan cara berpakaian membuka aurat, mengkonsumsi makanan dan minuman haram,” ujar Shabri Lubis, Senin (15/12/2019).

Ketua Umum DPP FPI ini juga menyesalkan kebijakan pemberian penghargaan kepada beberapa diskotik yang dianggapnya sebagai tempat maksiat berkedok hiburan. Ia menganggap tempat tersebut ramah maksiat karena jauh dari membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa.

“Umat Islam DKI Jakarta menjatuhkan pilihan kepada anda waktu Pemilihan Gubernur tahun 20l7 yang lalu. Karena umat Islam Jakarta menginginkan ada perubahan mendasar orientasi pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, PAD yang tinggi, kehidupan dunia yang glamour, diubah menjadi Indeks pembangunan yang lebuh mengedepankan aspek kehldupan yang religius, takut kepada Allah dan nyaman bagi umat semua agama,” tegasnya.

Pernyataan Sikap FPI terkait kebijakan Ramah Maksiat
Pernyataan Sikap FPI terkait kebijakan Ramah Maksiat
Pernyataan FPI soal kebijakan Anies Baswedan ramah maksiat tersebut sejalan dengan beberapa aksi yang digelar GPI Jakarta Raya. Gerakan tolak DWP ini bahkan sudah dilakukan GPI setiap bulan Desember (DWP diselenggarakan tiap Desember) sejak tahun 2015. Dalam aksinya, GPI Jakarta Raya kerap menyebut Anies Baswedan sebagai “Gubernur Pro Maksiat”.

Pada aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/12/2019), GPI meminta Anies Baswedan untuk membubarkan pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang dinilai sebagai konser maksiat. Dalam aksinya, Brigade GPI (laskar GPI) membawa spanduk dengan tulisan “Gubernur Pilihan Umat Pro Maksiat”.

“Tapi hari ini Bapak mencoreng muka sendiri dengan menghadirkan konser yang tidak beradab. DKI Jakarta mayoritas Islam, seluruh Indonesia mayoritas Islam. Harus berakhlak. Tidak menghadirkan konser-konser yang tidak berakhlak. Ini akan merusak moral bangsa. Maka kami hadir. Tolong diperhatikan bapak Gubernur. Berhentikan konser maksiat Djakarta Warehouse Project,” kata Anwar orator dari perwakilan GPI Sulawesi Selatan.

Sementara itu Ketua PW GPI Jakarta Raya Rahmat Himran tak habis fikir atas terselenggaranya DWP di Jakarta. Anies Baswedan dianggap pro maksiat dengan menutup mata dan menutup mulut akan apa yang akan terjadi dalam acara DWP.

“Apakah Anies Baswedan Buta? Apakah Anies Baswedan tuli? Sehingga tidak tahu konser maksiat terbesar yang terjadi di Jakarta itu akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. Mereka akan melakukan pesta maksiat. Mereka akan melakukan pesta narkoba, seks bebas dan minum-minuman keras secara terang-terangan di ibukota negara, DKI Jakarta ini. Dimana Gubernurnya adalah Anies Baswedan. Gubernur umat, Gubernur yang dipilih oleh umat, tapi pro terhadap maksiat,” ujar Himran.

GPI juga menggelar aksi di kantor penyelenggara DWP Ismaya Live (salah satu divisi dari Ismaya Group) di Gandaria City tower 8, Minggu (15/12/2019). Rahmat Himran meminta agar Ismaya Group tidak menyelenggarakan DWP lagi di tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa acara DWP atau sejenisnya, merusak moral anak bangsa. DWP dianggap tidak mencerminkan budaya ketimuran yang justru menolak seks bebas, narkoba dan mabuk-mabukan.

“Kami meminta Ismaya Group tidak lagi mengadakan DWP di tahun depan. Bahkan sampai kapapun. Karena konser maksiat tersebut sangat merusak moral anak bangsa. Bangsa Indonesia kental dengan budaya ketimuran dan tidak mengenal seks bebas, narkoba dan mabuk-mabukan. Tahun 2020 jangan ada lagi izin untuk penyelenggaraan konser maksiat seperti DWP,” tegas Rahmat Himran.

Pada aksi tersebut, GPI juga menyatakan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dirasa pro kegiatan maksiat. Rahmat Himran mengingatkan bahwa pada tahun 2017 Anies terpilih karena umat Islam menginginkan Jakarta yang kental nilai religi, bukan mementingkan faktor ekonomi semata.

“Anies Baswedan menjadi Gubernur karena umat menginginkan Jakarta yang berakhlak. Jangan sampai rakyat menjadi antipati karena Anies mendahulukan faktor ekonomi daripada akhlak. Membiarkan Ismaya Group mengadakan DWP telah menciderai keputusan umat memilihnya sebagai Gubernur. GPI Jakarta Raya kecewa dengan kebijakan Anies Baswedan. Gubernur pilihan umat tapi pro maksiat,” ujar Rahmat Himran. (OSY)

Loading...

Baca Juga