oleh

GPI SBT: Hasil Pilkada 2020 Jangan Korbankan Guru

SUARAMERDEKA.ID – Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Seram Bagian Timur (GPI SBT) meminta agar hasil Pilkada SBT tidak mengorbankan guru. Minimnya jumlah tenaga pengajar di salah satu kabupaten wilayah provinsi Maluku akan semakin berkurang jika ada intervensi politik.

Hal ini disampaikan oleh Bakri Sengan yang menjadi utusan PD GPI SBT dalam dialog publik “Pembina Forum Masyarakat Peduli Pendidikan”. Dialog publik ini digelar oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Seram Bagian Timur dengan Organisasi Kepemudaan (OKP)/Islam serta BEM se-SBT di gedung dinas tersebut, Sabtu (14/11/2020)

Pada dialog tersebut Bakri meminta agar penyebaran guru di SBT harus sesuai dengan jenis guru dan kebutuhan sekolah. Ia mengingatkan, saat ini SBT mengalami kelangkaan tenaga guru.

“Sehingga jangan lagi mejadikan guru sebagai pejabat negeri dan negeri administratif,” kata Bakti Sengam.

Karena itu, Bakri meminta Dinas Pendidikan agar mengevaluasi penyebaran guru dan mengembalikan guru pada jabatan asal. Menurutnya, guru seharusnya berada di jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar, bukan di jabatan fungsional.

Utusan PD GPI SBT ini menegaskan, Dinas Pendidikan merupakan OPD pelayan dasar, sehingga pendidikan harus dikelolah secara profesional. Tidak ada lagi intervensi politik dalam dunia pendidikan, sehingga tidak ada guru dan kepala sekolah yang menjadi korban politik.

“Siapapun yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBT pada Pilkada Tahun 2020 ini, jangan mengotak-atik para guru di sekolah. Apapun hasilnya. Siapa yang terpilih nantinya, jangan korbankan guru,” ujar Bakri.

Sementara itu, Plt Kepala Dikbudpora SBT Sidik Rumalowak selaku pembicara menyambut baik semua masukan yang ada. Ia menjelaskan, untuk membangun pendidikan, tidak hanya mengharapkan kemampuan seseorang saja. Memajukan pendidikan juga bukan tanggungjawab Dinas Pendidikan semata. Dibutuhkan keterlibaban semua elemen untuk memperbaiki kondisi pendidikan di SBT.

“Memperbaiki kondisi pendidikan, kami sangat mebutuhkan masukan, saran dan kritik yang membangun. Agar bisa tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Rumalowak.

Demi menata pendidikan lebih baik, lanjutnya, pihaknya siap membuka diri dari berbagai kritik dan saran dari semua perwakilan OKP/OKPI. Dinas Pendidikan membuka masukan dan informasi di wilayah mana yang masih jauh dari kata sejahtera pendidikan.

“Kami harus membuka diri, dengan catatan harus menerima saran dan masukan dari semua orang. Kami tidak ingin pujian, tetapi kami harus dikritisi. Mana yang belum terlaksana. Atau di luar apa yang menjadi problem kita di lapangan, agar harus disampaikan,” tegasnya.

Hadir langsung dalan dialog publik dengan tema “Pembina Forum Masyarakat Peduli Pendidikan” itu diantaranya Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI),  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pelajar Islam Indonesia (PII)  dan Pemuda Muhammadiah. (AMN)

Loading...

Baca Juga