oleh

Impor Vaksin Sinovac Seperti Membeli Kucing Dalam Karung

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut keputusan pemerintah untuk melakukan impor vaksin Sinovac tanpa mengetahui secara pasti efektivitas dan keamanan vaksin, seperti membeli kucing dalam karung. Ia pun meminta Ombudsman untuk memeriksa apakah prosedur impor vaksin untuk menanggulangi Covid-19 ini sesuai dengan sistem administrasi pengadaan barang Pemerintah dengan uang APBN.

Menurut Mulyanto, hingga saat ini hasil riset uji klinis fase III vaksin ini belum selesai dan belum keluar hasilnya. Artinya, efektivitas dan keamanan vaksin ini yang diimpor oleh PT Bio Farma (Persero) belum diketahui.

“Apalagi tidak ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat,” kata Mulyanto di Jakarta, Sabtu (12/12/2020).

Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKS ini pun meminta Ombudsman memeriksa prosedur sistem administrasi pengadaan vaksin Sinovac. Ia menegaskan, pengadaan vaksin yang merupakan barang Pemerintah tersebut dibayar dengan uang APBN.

“Ombudsman berwenang memastikan proses administrasi ini. Jangan sampai Pemerintah mengadakan barang yang tidak jelas kualitasnya atau mengimpor barang yang tidak boleh diedarkan. Ombudsman harus ketat mengawasi pembelian vaksin asal China ini.,” ujar Mulyanto.

Ia menegaskan, kewenangan Ombudsman untuk melakukan itu desuai amanat Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah.

“PKS mendesak Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan vaksin impor Sinovac ini,” tandas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga