oleh

JAMAN: Salah Pilih Orang, Jokowi Kerja Keras Sendiri

SUARAMERDEKA.ID – Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menyebut berbagai survei menunjukkan kepuasan publik pada setahun pemerintahan Jokowi-Makruf menurun. Jokowi diminta mengevaluasi kinerja para pembantunya agar semua program dan janji Pemilu dapat terlaksana.

Menurut Ketua Harian DPP Jaman Eko Purwanto, menurunnya kepuasan publik ini tak lepas dari kinerja para pembantunya. Ia menilai, selama ini mereka seperti bekerja dengan mengutamakan agenda pribadi.

“Saya berasumsi bahwa  para pembantu presiden memiliki agendanya sendiri-sendiri. Terkesan Presiden Jokowi kerja keras sendiri tanpa teamwork,” kata Eko dalam pernyataannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua Harian DPP Jaman ini pun menyoroti sosok KH Makruf Amin selaku Wakil Presiden. Ia menilai, tidak banyak yang dilakukan Makruf Amin selaku Wakil presiden. Bahkan dengan latar belakang pimpinan MUI, menurut Eko, Makruf Amin  tidak mampu meredam gerakan fundamentalis yang anti pemerintah.

“Dimana Wapres KH. Makruf Amin? Kita kehilangan sosok wapres  seperti Yusuf Kalla yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Mampu merangkul oposisi, bahkan mendamaikam konflik internasional,” ujar Eko.

Ia juga menyoroti peran Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara. Menurutnya, Posisi Mensesneg sangat strategis dalam menentukan hitam putihnya penyusunan kabinet sampai penentuan eselon di kementerian dan lembaga. Namun Eko menilai, hingga saat ini Pratikno belum sepenuhnya mengoptimalkan para menteri, pimpinan lembaga dan birokrasi.

“Bagaimana  dengan kinerja dan penempatan para menteri? Selama setahun ini, saya belum melihat efek “Wow” kebijakan terobosan mereka. Langkah menteri-menterinya seperti langkah pion yang kerja normal. Yang tidak ada lagi kebijakan out of the box atau gebrakan-gebrakan berarti,” tegas Eko.

Ketua Harian DPP Jaman ini mengkritisi kinerja beberapa menteri dan kementerian terkait program pemerintah. Seperti sektor kedaulatan pangan yang tidak diberikan kepada Kementan, tetapi Kemenhan. Sedangkan Kementan justru ribut dengan Kemendag soal import Holtikultura, sehingga harganya sempat melambung di pasar lokal.

“Menteri BUMN yang seharusnya leading sektor pelaksanaan UUD Pasal 33,  justru tidak fokus pada jabatannya karena merangkap ketua Gugus Tugas Pemulihan Covid 19. Banyak  pula penempatan komisaris di BUMN yang rangkap jabatan padahal tidak sesuai peraturan undang-undang,” imbuhnya.

Kritikan juga diberikan pada program Kementerian Sosial terkait bagi-bagi sembako. Eko menjelaskan, pagu program ini sebesar 300 ribu perpaket. Namun juka dirinci berdasarkan isi paket tersebut (beras, sarden, mie instan, minyak, saos), menurut perhitungannya nilainya hanya 200 ribu.

“Padahal pemerintah bisa membagikan bantuan tunai langsung. Sehingga ada perputaran uang di masyarakat bawah serta UKM-UKM. Tidak hanya menguntungkan perusahan vendor besar,” tegasnya.

Eko pun meminta agar Presiden Jokowi segera melakukan perubahan. Ia meminta agar menteri-menteri yang tidak berprestasi dan punya agenda pribadi segera diganti.

“Presiden Jokowi harus secepatnya mengganti para pembantunya yang kerja biasa-biasa saja dan sibuk membranding diri next Capres 2024. Agar visi Indonesia Maju  masih on the track berpihak kepada Rakyat,” pungkas Ketua harian DPP Jaman. (OSY)

Loading...

Baca Juga