SUARAMERDEKA.ID – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menegaskan, pemprov akan membackup Kabupaten Wajo dan Soppeng untuk mengembalikan kejayaan sutera di Sulsel. Segala upaya akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan harapan tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Nurdin Abdullah saat acara Focus Group Disscussion (FGD), di Kantor Bupati Wajo, Selasa (13/8/2019). Hadir pada FGD ini Bupati Wajo Dr H Amran Mahmud SSos MSi dan Wakil Bupati Wajo H. Amran SE, Kasub bidang IKM dari Kementerian Perindustrian, Kepala Kantor Bank Indonesia Makassar. Hadir pula pimpinan cabang BNI Sengkang, perwakilan Pemerintah Kabupaten Soppeng Kepala Dinas Perindustrian Sulsel dan Dekranasda Sulsel. Kepala Dinas Perindustrian Wajo dan sejumlah Perangkat Daerah Kabupaten Wajo turut hadir.
Di awal acara ini, perwakilan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memaparkan sejarah kejayaan sutera di kabupaten Soppeng.
“Sutera Kabupaten Soppeng mengalami kejayaan pada tahun 1971. Waktu itu produksi benang sutera Soppeng mencapai 90 ton yang melibatkan 9 ribu kepala keluarga,” ungkap Asisten Sekda Soppeng.
Lebih lanjut pemerintah Soppeng sekarang ini menggiatkan persutreraan melalui kampung sutera Donri-Donri. Untuk mengembalikan semangat dan kejayaan sutera di Kabupaten Soppeng.
Sedangkan Bupati Wajo menyampaikan sejarah kejayaan sutera di Wajo yang dulunya dibawa oleh tentara asal Jawa di awal tahun 50-an. Ia juga memaparkan perkembangan persutreraan di Wajo sekarang ini.
“Sekarang ini ada 91 pengusaha sutera yang mempergunakan sistem manual dan juga yang semi otomatis dan mempekerjakan sekitar 822 tenaga kerja dengan menggunakan alat mesin pemintalan sebanyak 274 unit.Dari kegiatan ini bisa menghasilkan benang sutera mentah 6.389 kg per tahun,” ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.
“Kemudian benang-benang sutera ditenun dengan alat tenun bukan mesin ( ATBM) menjadi kain kemudian dikembangkan menjadi sarung, baju dan beberapa macam souvenir-souvenir yang banyak digeluti dan mendapat perhatian serta sambutan dari masyarakat,” Dr. H. Amran Mahmud menambahkan.
Selain itu Bupati Wajo juga menyebutkan tantangan persuteraan di Wajo diantaranya belum tertatanya dengan baik sistem pemasaran produk sutera. Utamanya dalam pemasaran ke luar daerah dan pulau Jawa dan masih kurangnya bahan baku benang sutera asli. Ditambah dengan belum maksimalnya upaya dalam perlindungan hak cipta, kreasi dan desain. Yang tentunya berakibat merugikan pengrajin atau pengusaha yang berorientasi pada bidang tersebut.
“Kita masih kesulitan dalam mendapatkan bahan baku benang sutera yang berkualitas tinggi. Utamanya benang sutera alam produksi lokal. Sehingga memerlukan pembinaan ke depannya. Kita juga ingin menghasilkan bahan baku utama dengan kualitas tinggi yang tentunya membutuhkan riset dan kajian-kajian serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan berbagai stakeholder yang ada,” kata Bupati Wajo.
Lanjutnya, saat ini sudah ada perwakilan mereka yang sedang belajar ilmu genetik di Amsterdam. Jika diperlukan, akan tingkatkan pelajarannya sampai ke Jepang. Semuanya demi mendapatkan indukan ulat sutera yang berkualitas, sehingga nantinya tidak tergantung kepada Cina.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan mengaku sangat prihatin terhadap beberapa komoditas unggulan Sulsel, seperti sutera. Saat ini komoditi tersebut sudah terdegradasi. Apalagi pasar sutera di Jawa membutuhkan pasokan benang dari Sulsel yang cukup besar.
“Selama ini kita belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan sutera Indonesia 90% lebih masih import.
Sementara berdasarkan data asosiasi industri sutera, produksi Wajo, Soppeng, dan Enrekang maksimal menghasilkan 200 ton benang sutera setiap tahunnya. Artinya masih jauh dari terpenuhinya kebutuhan.
Apalagi sutera kita jauh lebih bagus dibanding dengan benang sutera dari daerah lain. Termasuk dari sutera impor, selama proses produksinya benar,” ucap Nurdin Abdullah. (FAR)
