SUARAMERDEKA.ID – Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Keadilan ( GPMPK) kembali menyuarakan aspirasi untuk penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Propinsi Riau pada Senin (24/5/21).
Dalam kegiatan penyampaian aspirasi yang dilakukan di seputaran jalan Cut Nyak Dien pukul 10.00 Wib yang di ikuti oleh massa GPMPK yang terlihat begitu ramai dan antusias dalam keinginan untuk menyuarakan keadilan tersebut, tampak pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Polresta Pekanbaru.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, massa hanya sempat menempelkan spanduk protes yang salah satu isinya meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk memberhentikan atau memecat Ekhi Khadafi seorang Pejabat ULP Propinsi Riau yang masih berstatus tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi Proyek pembangunan Gedung Pasca Sarjana UNRI tahun 2012, dimana dua(2) dari tiga tersangka sudah di tahap proses persidangan sementara Ekhi Khadafi tetap masih berstatus tersangka.
Fajri salah satu dari peserta massa Aksi GPMPK berujar bahwa mereka sudah berungkali menyampaikan aspirasi terkait hal ini.
“Bagaimana Riau mau bersih dari korupsi jika pejabat ULP nya saja masih tersangkut dugaan kasus korupsi. Apakah Bapak Syamsuar Gubernur Riau tidak melihat dan merasakan hal ini, dimana juga belum lama ini masih kita ingat mantan Sekda Propinsi Riau Yan Prana juga telah tersandung kasus dugaan korupsi, belum lagi kasus Bansos di kabupaten Siak yang lagi dalam proses penyelidikan. Kebetulan pula semua oknum tersebut adalah orang dekat Pak Syamsuar Gubernur Riau. Jadi diharapkan ketegasan Gubernur untuk mencopot Pejabat ULP Propinsi Riau tersebut,”ujar Fajri
Aksi Demonstrasi tidak sempat berlanjut dikarenakan terlalu ramainya massa GPMPK yang antusias untuk menyampaikan keadilan dan Kanit Intel Polresta Pekanbaru Kompol Yanurihardi melalui pengeras suara telah menghimbau massa GPMPK membubarkan diri dikarenakan situasi pandemi covid 19 yang lagi tinggi kasusnya di kota Pekanbaru.
Dan siang ini rencananya beberapa utusan dari GPMPK akan berjumpa dengan beberapa wakil rakyat Propinsi Riau dari Komisi 1 di gedung DPRD Propinsi Riau. (RED).
