oleh

Mulyanto PKS: Omnibus Law Bisa Bubarkan Usaha Tani

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto menyebut pengesahan UU Omnibus Law dapat menimbulkan kehancuran pada usaha tani. Indonesia akan kebanjiran produk pertanian impor, sementara saat ini nasib petani sendiri sudah sengsara.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menyesalkan sikap pemerintah yang kurang peka dengan aspirasi petani. Dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan, terkesan Pemerintah lebih mendengar permintaan asing yang diwakili oleh World Trade Organization (WTO), ketimbang permintaan petani.

Mulyanto melihat, pemerintah terlalu kaku menyikapi ketentuan WTO. Hampir semua ketentuan yang disyaratkan, diikuti tanpa memperhatikan dampak negatifnya terhadap nasib petani.

“Kita ini bangsa berdaulat. Jangan mau diatur terlalu jauh oleh pihak lain. Pemerintah harusnya bisa membuat aturan yang adil bagi semua pihak. Jangan hanya baik untuk kelompok tertentu saja,” kata Mulyanto di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Baca Juga :  Mulyanto PKS: Politik Dinasti Membuat Bangsa Dipimpin Figur Karbitan

Ia menjelaskan, pada Omnibus Law terdapat beberapa klausul yang memungkinkan pengusaha melakukan impor tanpa harus memperhatikan kondisi pertanian dalam negeri. Menurut Mulyanto, beberapa frase terkait pembatasan impor yang sebelumnya tercantum di UU Perlindungan Petani, UU Hortikultura, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU Pangan dihapus.

Seperti impor dapat dilakukan jika produk dalam negeri tidak tersedia atau tidak mencukupi, belum dapat diproduksi di dalam negeri. Pengaturan impor disesuaikan kondisi musim panen. Serta ketentuan pelarangan impor terhadap produk yang berdampak negatif terhadap usaha tani. Termasuk sanksi bagi yang melanggar dikenakan pidana 2 tahun dan denda 2 milyar,” ujar Mulyanto.

Mulyanto khawatir dengan UU Cipta Kerja ini nasib petani akan lebih berat. Petani dipaksa bersaing dengan produk impor yang bisa didatangkan kapan saja.

Baca Juga :  Menteri Suharso : 3 Hal Untuk Percepatan Pembangunan Bali

“Tanpa UU Cipta Kerja ini saja nasib petani kita sudah sulit. Produksinya sering ditelikung oleh produk impor sehingga harga menjadi anjlok. Pemerintah harusnya memikirkan dampak dari penerapan UU Cipta Kerja ini. Jika dipaksakan, bisa bubar usaha tani kita,” ujar Mulyanto.

Mantan Irjen Kementerian Pertanian ini mengingatkan bahwa sektor pertanian sangat penting dikembangkan. Semua negara mulai menempatkan sektor pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Ia menilai, sangat ironis jika Indonesia malah membuka pintu lebih luas terhadap kebijakan impor.

“Kalau bukan pemerintah yang melindungi petani, siapa lagi?” tegas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga