oleh

Partai Nol Koma itu Bernama PBB, Sebuah Opini Dimas Huda

Partai Nol Koma itu Bernama PBB. Oleh Dimas Huda, Pemerhati Politik.

Ini kali adalah pemilu ketiga bagi Partai Bulan Bintang atau PBB mengalami kegagalan. Bulan sabit muram, bintang tak lagi cemerlang. PBB tak mampu mengirim wakilnya ke Senayan. Partai Islam besutan eks kader-kader Masyumi ini tak mampu membangkitkan kemasyumian para pewarisnya.

Irwandi hanya tersenyum tipis ketika mendapati Partai Bulan Bintang (PBB) tidak lolos parliamentary threshold 4%. Salah seorang Pengurus Cabang PBB Jakarta Pusat ini sudah menduga, PBB akan makin jauh dari pemilihnya, sejak Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB, menjatuhkan pilihan kepada Capres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ia pun mengaku tak lagi bernafsu untuk aktif di partai Islam tersebut.

Kini harapannya satu: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII mengambil alih PBB. Jika tidak memungkinkan, maka membuat partai baru dengan cara menghidupkan kembali Masyumi. “Keluarga Besar Bulan Bintang harus mengambil langkah-langkah penyelamatan,” ujar pria 57 tahun ini.

Diam-diam sejumlah kader PBB lainnya sudah mempersiapkan itu. Di kalangan mereka muncul ide membentuk Partai Masyumi Bersatu atau PMB. “Ini masih embrio, tapi akan kami perjuangkan untuk segera menetas,” ucap sarjana dakwah pada Sekolah Tinggi Dakwah dan Publisistik Thawalib Jakarta ini.

Langkah Yusril pada Pemilu tahun ini memang benar-benar blunder. Gara-gara Sang Ketum membawa gerbong PBB mendukung Capres 01, sebagian calon anggota legislatif PBB mengundurkan diri. Pernyataan mundur banyak disampaikan melalui media sosial macam facebook, twitter atau instagram. Salah satunya yang mundur itu adalah Lalu Pujo Basuki Rahmat.

“Berhubung partai saya PBB secara institusi sudah berlabuh ke kubu Jokowi, maka dengan kerendahan hati saya mohon maaf, hari ini, saya menyatakan diri mundur jadi caleg DPRRI dari PBB,” begitu antara lain bunyi status Pujo. Langkah Pujo ini tak sedikit yang mengikuti.

Di sisi lain, Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban justru merekomendasikan kader untuk mendukung Capres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia harap perbedaan pendapat terkait dukungan di pilpres tak membuat perpecahan di internal PBB.

Menurut MS Kaban, alasan Majelis Syuro mendukung Prabowo-Sandiaga selaras dengan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBB (AD/ART). Salah satu poin AD ART itu harus sejalan dengan perjuangan umat. Menurutnya, hal itu sejalan dengan putusan Ijtimak Ulama II yang mendukung Prabowo-Sandi.

“Tugas Majelis Syuro adalah mengawal partai untuk selalu menjadi garis ideologi. Jadi apa yang kita kerjakan ini adalah menjalankan amanah AD/ART mahkamah partai. Karena Majelis Syuro harus mengawal partai harus berada garis ideologinya,” ujarnya.

Perpecahan di tubuh PBB menjelang pemilu jelas membuat partai ini pincang. Akibat yang terjadi kemudian adalah partai ini gagal menarik pemilih.

Ray Rangkuti, pengamat Politik Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), jauh-jauh hari sudah memperingatkan perpecahan akan menimbulkan kerugian bagi PBB. “Kalau pecah belah akan membuat partainya semakin merosot dalam konteks menghadapi Pileg 2019 nanti,” ujarnya.

Namun, kala itu Ray menilai masuknya Yusril ke kubu Paslon nomor urut 01, merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan eksistensi partai. “Dilihat dari survey kan jokowi akan menang, setidaknya PBB akan mendapat bagian dari struktur pemerintahan yang akan dikelola bersama Jokowi nanti,” tambahnya.

Menurut Ray, Yusril atau PBB akan mendapatkan keuntungan jika bergabung dengan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti. “Karena kalau melihat hasil survey, PBB nggak lolos Parliamentary Threshold, setidaknya mereka masih bisa melakukan aktifitas melalui koalisi partai bersama Jokowi,” tambahnya.

Capaian Terburuk

Pemilu 2019 adalah pemilu kelima yang diikuti PBB. Pemilu pertama pada masa pasca reformasi, 1999. Kala itu, PBB mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2%, dengan 13 kursi DPR RI. Pemilu selanjutnya, 2004, PBB mendulang suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Pada pemilu selanjutnya, 2009, suara PBB merosot menjadi sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7%. PBB gagal meraih parliamentary threshold 2,5% sehingga tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI. Pada pemilu legislatif 2014, PBB gagal lagi. PBB hanya meraih suara 1.825.750 dan kembali gagal mendapatkan kursi di DPR.

Namun, partai yang memperjuangkan syari’at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai ikon perjuangannya ini, pada 2014 masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Kini, pada pemilu 2019, berdasar penghitungan real count Komisi Pemilihan Umum PBB hanya memperoleh suara 1.099.848 atau hanya 0,79%. Ini adalah capaian terburuk partai ini.

Titisan Masyumi

PBB lahir 17 Juli 1998, kendari baru dideklarasikan pada 26 Juli 1998. Deklarasi dilakukan di halaman Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Drs. Firdaus Syam, MA dan Drs. Ahmad Suhelmi dalam buku “Ahmad Sumargono, Dai & Aktivis Pergerakan Islam yang Mengakar di Hati Umat” menulis tanggal 17 Juli ini dipilih karena merupakan hari lahirnya Partai Masyumi 17 Juli 1947.

Sejarah lahirnya PBB adalah prakarsa sebuah badan yang bernama BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam) yang dipimpin DR. Anwar Haryono SH yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). BKUI inilah yang secara resmi mendeklarasikan PBB.

“PBB adalah partai yang meneruskan cita-cita Masyumi dulu yang prinsipnya Islamic modernism,” ujar Yusril sebagaimana dikutip Yudi Pramuko dalam buku “Sang Bintang Cemerlang” (2000). “Masyumi boleh mati, tapi ruhnya tetap hidup,” lanjutnya.

Hanya saja, jika dibandingkan dengan Masyumi, prestasi PBB sungguh sangat jauh. Pada Pemilu 1955 Masyumi meraih 7.903.886 suara dan berhak atas 57 kursi di parlemen. Mereka keluar sebagai juara kedua di bawah bayang-bayang Partai Nasional Indonesia (PNI) yang hanya terpaut setengah juta suara, sementara jumlah kursinya sama.

Loading...

Baca Juga