oleh

PKS Minta Luhut Tak Tutup Mata Freeport Ogah-Ogahan Bangun Smelter Tembaga

SUARAMERDEKA.ID – PKS meminta Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Maritim dan Investasi agar tidak menutup mata akan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh smelter tembaga. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan tegas kepada PT Freepor Indonesia (PTFI) yang terkesan ogah-ogahan membangun smelter baru sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Smelter adalah fasilitas untuk memurnikan hasil tambang dari berupa bijih logam menjadi logam. Dengan permurnian ini, maka kita tidak lagi mengekspor bijih tambang atau konsentrat tembaga, namun hasil produk hilirisasinya yang bernilai tambah lebih tinggi.  Harapannya dalam jangka panjang, neraca transaksi perdagangan kita akan lebih positif.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menjelaskan, program hilirisasi produk tambang melalui smelter akan memunculkan efek berlapis (multiflier effect) bagi masyarakat. Seperti terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan SDM dan alih teknologi dalam negeri. Dari program ini akan diperolehnya produk turunan logam lain, kabel dan asam sulfat, serta keuntungan lainnya.

Ia pun menyayangkan progres pembangunan smelter tembaga seperti jalan di tempat. Dijelaskan Mulyanto, sampai bulan Juli 2020, pembangunan smelter baru PTFI di Gresik baru mencapai 5,86% dari target yang seharusnya 10,5%.

Menurut Mulyanto, progres ini sangat jauh di bawah 90%. Ia mengingatkan, sesuai dengan keputusan Menteri ESDM No.154 K/30/ MEM/2019, kemajuan fisik pembangunan smelter harus paling sedikit 90% dari target yang ada. ” kata Mulyanto di Jakarta Senin (14/9/2020).

“Bila tidak tercapai, maka sanksinya adalah penghentian sementara persetujuan ekspor konsentrat mereka. Selain itu, perusahaan wajib membayar denda administratif sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri selama enam bulan terakhir,” kata Mulyanto di Jakarta Senin (14/9/2020).

Melalui Menko Maritim dan Investasi, ia meminta agar pemerintah tidak tidak tutup mata dengan kondisi ini. Mulyanto meminta agar pengawasan smelter tambang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tambang tertentu.

“Saya minta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperhatikan kinerja semua smelter tambang. Mulai dari smelter timah hingga tembaga. Kalau pemerintah serius dengan program hilirisasi hasil tambang, semestinya yang diawasi tidak saja kinerja smelter nikel. Tapi juga smelter tembaga ini,” tegasnya.

Mulyanto pun meminta agar pemerintah segera memberikan sanksi kepada PTFI sesua aturan hukum yang berlaku. Ia juga mengingatkan saat PTFI dengan berani dan terang-terangan melempar wacana untuk mengusulkan penundaan target pembangunan smelter melebihi batas waktu yang ditetapkan UU.

Ia menekankan, sangat penting bagi pemerintah untuk segera memberikan sanksi. Menurut Mulyanto, pemberian sanksi adalah  wujud konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum.

“Ini penting.  Kalau pemerintah tidak konsisten terhadap aturan yang ada, jangan heran kalau pengusaha tambang ogah-ogahan dalam membangun fasilitas ini. Dan menuntut untuk dapat mengekspor konsentrat. Karena dalam jangka pendek, mereka merasa lebih mudah dan lebih untung dengan menjual hasil tambang apa adanya,” pungkas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga