SUARAMERDEKA.ID – Sejumlah puluhan mahasiswa – mahasiswi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi melakukan action unjuk rasa (Unras) Senin, (17/2/2025.), aspirasi mereka meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan.
Aksi Unras dilakukan di depan Gedung DPRD Banyuwangi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk tidak memangkas anggara pendidikan. Sebagai bentuk protes, mereka membakar ban bekas.
Deni Oktaviano Pratama, Ketua BEM Untag Banyuwangi menegaskan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa kepada dunia pendidikan.
“Hari ini isunya mengenai efisiensi anggaran di pendidikan, khususnya . Karena ini menyangkut kualitas, sarana, infratsruktur dan sebagainya, perihal pendidikan.” tegas dalam orasinya ..
Massa BEM Untag 1945 Banyuwangi meminta pemerintah pusat tidak melakukan efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Apalagi sampai memotong gaji guru dan dosen.
“Karena pendidikan ke depannya adalah tombak suatu bangsa negara untuk generasi tahun 2045.” urainya.
Massa BEM akhirnya ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael EH. Perwakilan DPRD Banyuwangi dan mahasiswa kemudian melakukan dialog di jalan.
Mahasiswa menyerahkan surat tuntutannya kepada Michael. Michael yang juga ketua DPC Partai Demokrat pun diminta menandatangani surat tuntutan dari para mahasiswa.
Ditemui usai menemui mahasiswa pengunjuk rasa, Michael mengatakan, kebijakan pemangakasan anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah memang berdampak pada dunia pendidikan.
Michael berjanji akan memperjuangkan aspirasi para mahasiswa. Dia menyebut, efisiensi anggaran memang bagus. Tapi tidak harus mematahkan hal yang lebih penting.
“Kita memang harus menyuarakan, jangan sampai pemangkasan habis-habisan terutama di pendidikan.” kata Michael dihadapan insan pers.
Lanjut Michael, semua tuntutan mahasiswa logika dan masuk akal. Beberapa poin tuntutan mahasiswa di antaranya pemangkasan gaji guru dan dosen. Michael berjanji akan meneruskan aspirasi itu ke Presiden RI. Untuk hal-hal yang bisa diatasi di tingkat daerah akan segera diatasi. Seperti mengenai gaji honorer akan segera dibicarakan dengan bupati.
DPRD Banyuwangi sudah menyuarakan hal ini. Gaji guru, kata Dia, harus diperhatikan, agar kerja guru bisa maksimal. Agar anggaran pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Sebaliknya, anggaran pendidikan seharusnya ditambah.
“Kalau yang lain dipangkas boleh, tapi pendidikan ndak boleh.” tambah Michael, sapaan akrab Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto. (BUT).
