oleh

Saksi Sidang JR Sebut UU Penanganan Covid-19 Buka Peluang Rekayasa Hukum

SUARAMERDEKA.ID – DR Abdul Chair Ramadhan SH MH dalam Sidang Judicial Review UU Penanganan Covid-19 menyebut UU tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya rekayasa hukum dan berdampak pada rusaknya sistem peradilan pidana. Sidang tersebut digelar via daring, Kamis (22/10/2020).

Judicial Review UU Penanganan Covid-19 ini dimohon oleh H. Ahmad Sabri Lubis, H. Munarman, S.H. dkk dengan Tim Advokasi Penyelamat Anggaran Negara (TAPERA) selaku kuasa hukum. Ali Alatas TAPERA menjelaskan, Abdul Chair Ramadhan dalam sidang tersebut menerangkan bahwa alasan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan COVID-19 adalah keadaan darurat. Abdul Chair mengatakan bahwa adanya keadaan darurat tidak serta merta dapat menyimpangkan hukum pidana. Walaupun dimungkinkan terjadi penyimpangan pidana dengan alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan perintah jabatan. Akan tetapi semua alasan-alasan tersebut adalah kewenangan hakim dalam menilai pada proses peradilan pidana yang bebas.

“Justru sebaliknya alasan kedaruratan dapat menjadi faktor pemberat hukuman sebagaimana tindak pidana korupsi,” kata Abdul Chair seperti yang dikutip oleh Ali Alatas dalam pernyataannya, Kamis (22/10/2020).

Menurut Abdul Chair, itikad atau niat bukan merupakan unsur dalam hukum pidana. Kecuali pidana percobaan dan pidana makar, yang mana sudah cukup jika dalam tindakan dapat dibuktikan kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tanpa perlu melihat itikad atau niat.

Disebutkan pula, asas dan dogma hukum memiliki nilai lebih tinggi dari norma. Karena itu tidak bisa konstruksi norma bertentangan dgn asas dan dogma hukum.

“Konstruksi norma pada pasal 27 UU Penanganan Covid 19, membuka peluang rekayasa hukum yang menyebabkan rusaknya sistem peradilan pidana (Criminal Justice System-red) yang berlaku di Indonesia,” imbuhnya.

Ali Alatas menambahkan, berdasarkan keterangan saksi, UU Penanganan  Covid-19 sangat jelas mengandung ketidaktaatan asas. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip (doktrin) hukum pidana.

“Kesemuanya itu akan memberikan peluang terjadinya rekayasa dalam bekerjanya sistem hukum pidana. Jika norma Pasal 27 UU Penanganan Covid 19 tetap ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan rekayasa dalam penerapan hukum. Kesemuanya itu bertentangan dengan aksiologi hukum yang dianut oleh UUD NRI 1945,” tegas Ali Alatas.

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Selasa 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pemohon. (AMN)

Loading...

Baca Juga