oleh

JAKI Ajak CICC Ikut Lindungi Aktivis Indonesia dengan Hukum Internasional

JAKI Ajak CICC Ikut Lindungi Aktivis Indonesia dengan Hukum Internasional. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Bersamaan dengan forum ASP (Assembly of States Parties/Majelis Negara Pihak) 2019 Anggota ICC (International Criminal Court) yang dihadiri juga oleh CICC (Coalition of ICC) sebagai pemrakarsa dibentuknya ICC, JAKI dari Indonesia menyerukan perlunya kerjasama perlindungan para aktivis dan masyarakat Indonesia oleh sistem hukum internasional dan global.

Untuk memperkuat keadilan Internasional dan perjuangan kemanusiaan dan hak asasi manusia di Indonesia, JAKI mengajak CICC (Coalition for the ICC/ Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional) mendukung perlindungan hukum internasional bagi aktivis dan masyarakat Indonesia.

Seruan ini juga sekaligus untuk mendorong Indonesia bergabung dalam kesepakatan Statuta Roma dan menjadi anggota ICC (International Criminal Court).

Konsolidasi perlindungan hukum internasional ini begitu penting untuk para aktivis dan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Baca Juga :  Investasi Cina, Kok Bodoh Banget Kita, Sebuah Opini Miftah H. Yusufpati

Dengan dukungan perlindungan hukum internasional bagi perjuangan aktivis dan masyarakat Indonesia, akan mendorong kapastias masyarakat sipil Indonesia lebih memadai. Selain itu juga mempercepat Indonesia memutuskan bergabung dalam kesepakatan Statuta Roma dan meratifikasi menjadi Undang-Undang.

JAKI berharap, Resolusi 17 Juli 2018 melalui keputusan hakim ICC yang memutuskan dalam mempertahankan independensi mereka dalam mengatur masalah yurisdiksi dan rujukan dari Dewan Keamanan PBB tidak memiliki batasan yurisdiksi, dapat dijadikan dasar bagi dukungan aktivis dan masyarakat Indonesia sebelum Negara menandatangani kesepakatan Statuta Roma dan menjadi anggota ICC yang kemudian meratifikasi Undang-Undang Kejahatan Internasional dalam yurisdiksi nasional Indonesia.

Dan ini adalah hak setiap rakyat bangsa-bangsa di dunia sesuai tujuan dan prinsinsip masyarakat bangsa-bangsa yang tertulis dalam Piagam PBB, pasal 1 ayat 1, yang menyatakan, “menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman.”

Baca Juga :  Surat Terbuka JAKI Untuk Presiden Jokowi

Dan Pasal 1 ayat 2, terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian.

Pentingnya dukungan CICC dalam perlindungan hukum internasional untuk kaum aktivis dan masyarakat Indonesia, akan menguatkan dalam menghadapi situasi represif oleh oknum penguasa dan aparat keamanan di Indonesia. Selain itu juga mematahkan impunitas dalam sistem kekuasaan Indonesia dalam penegakan hukum. Demi sebuah supremasi keadilan, CICC perlu terlibat dalam advokasi perlindungan hukum internasional

Loading...

Baca Juga