oleh

Mahkamah Partai Golkar Nyatakan Selvi Wanma SH Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat Yang Sah

SUARAMERDEKA.ID – Drama dualisme kepemimpinan DPD II Partai Golkar Raja Ampat berakhir dengan dikeluarkannya surat penetapan dari Mahkamah Partai Golkar. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat yang sah adalah kepengurusan yang berada dibawah kepemimpinan Selvi Wanma SH.

Demikian dijelaskan Selvi Wanma SH saat ditemui di DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Selasa (10/3/2020) malam. Ia menjelaskan bahwa dirinya menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat berdasarkan musyawarah daerah pada tahun 2017.

“Saya adalah ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil musyawarah daerah Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat tahun 2017. Yang kemudian disahkan melalui keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat nomor; KEP-84/DPD/P.GOLKAR/V/2017 tentang pengesahan Komposisi & Personalia DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat,” kata Selvi.

Ia melanjutkan, dalam perjalanan kepemimpinannya, muncul skenario politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Selvi selaku Ketua DPD II Partai Golkar yang sah. Selvi menduga, gejolak politik dimotori oleh oknum internal partai yang dibantu oleh orang dari luar tubuh Partai Golkar.

“Skenario politik tersebut diwujudkan dengan cara menggiring Komdis-komdis Partai Golkar di Raja Ampat. Untuk menyatakan Mosi tidak percaya atas kepemimpinan saya. Dan memaksa para Komdis untuk membuat surat permohonan Pelaksana Tugas (Plt-red) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat. Melalui surat nomor; 01/KOMDIS-R4/VII/2019,” ujar Selvi.

Mengetahui ada upaya untuk menggulingkan kepemimpinannya, Selvi Wanma SH kemudian membangun komunikasi dengan para Komdis. Wanita asal kampung Urbinasopen ini mengaku melakukan pendekatan dari hati ke hati dan meggelar rapat bersama.

“Terungkap fakta bahwa para Komdis merasa dijebak dan sengaja dibenturkan dengan saya. Olehnya itu para Komdis menarik kembali surat yang sudah mereka tanda tangani. Dan menyatakan mendukung secara penuh kepemimpinan saya sesuai hasil Musda tahun 2017. Serta menyatakan batal dan tidak berlaku surat nomor; 01/KOMDIS-R4/VII/2019 sebagaimana dimaksud,” jelasnya.

Selvi mengira, dengan Komdis menyatakan menarik kembali surat mosi tidak percaya tersebut, otomatis permasalahan dianggap selesai. Ia mengaku heran, ketika secara tiba-tiba muncul SK dari DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat tertanggal 13 Februari 2020, beberapa minggu menjelang Musda Provinsi.

“Tiba-tiba dengan sewenang-wenang DPD I Partai Golkar Propinsi Papua Barat dibawah komando saudara Mozes Rudy Timisela melakukan tindakan penghakiman terhadap saya dengan mendasarkan tindakannya pada surat Komdis yang sudah dinyatakan batal dan tidak berlaku tersebut,” ujar Selvi.

Ia menuturkan, DPD I Partai Golkar Provinsi Papua barat kemudian mengeluarkan 2 surat keputusan. Keputusan nomor: KEP-02/DPD/P.GOLKAR/PB/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang pemberhentian dirinya selaku Ketua DPD II P Golkar Kabupaten Raja Ampat. Keputusan nomor: 03/DPD/P.GOLKAR/PB/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Ronny Dimara sebagai pelaksana tugas Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat.

Baca Juga :  Pesan Damai Prabowo Subianto untuk Rakyat Indonesia dari Papua

Selvi Wanma SH secara tegas menyatakan kedua keputusan tersebut adalah keputusan yang cacat formil dan materiil. Surat tersebut dianggap telah melanggar hak-haknya sebagai anggota partai Golkar yang dijamin oleh Anggatan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

“Cacat formil yang dimaksud adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada saya tidak dilakukan berdasarkan peraturan organisasi nomor: PO-5/DPP/GOLKAR/2017 tentang penegakan disiplin organisasi Partai Golkar,” tegasnya.

Selvi menekankan, sebagai Ketua DPD II Partai Golkar yang dinilai melanggar AD/ART, ia mengaku sekalipun tidak pernah diberikan kesempatan untuk dimintai keterangan ataupun dipanggil. Ia merasa dirinya tidak diberikan ruang ataupun kesempatan untuk mengklarifikasi. Padahal, menurutnya, prinsip dasar yang berlaku universal adalah kedudukan yang sama di dalam hukum (equality before the law).

“Kesempatan yang sama untuk didengarkan, yang secara terang benderang dikangkangi oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Sehingga serangkaian perbuatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat justru melanggar AD/ART itu sendiri. Dan haruslah dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang dan diktator. Dan menjadi preseden buruk bagi organisasi Partai Golkar kedepan,” kata Selvi Wanma SH.

Ia merasa beruntung karena Partai Golkar memiliki Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Airlangga Hartarto. Menurutnya, Airlangga Hartarto adalah sosok yang humanis, egaliter, objektif dan taat asas. Setelah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Selvi kemudian berkonsultasi dengan Ketua DPP Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir dan Ketua Mahkamah Partai Adies Kadir.

“Sehingga melalui Mahkamah Partai Golkar sebagai Badan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa mengeluarkan Penetapan nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2020. Yang dalam amar menyatakan; Kepengurusan DPD P Golkar Kab Raja Ampat Nomor; KEP-84/DPD/P.Golkar/PB/V/2017 berwenang menjalankan roda organisasi dan tugas tugas kepartaian di DPD II Partai Golkar Kabupaten Raja Ampat. Kepemimpinan saya dinyatakan sebagai kepemimpinan yang sah,” ujar Selvi Wanma SH.
Mahkamah Partai Golkar Nyatakan Selvi Wanma SH Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat Yang Sah
Halaman 1 dan 2 Surat penetapan dari Mahkamah Partai Golkar yang menyatakan bahwa Selvi Wanma SH adalah Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat yang sah

Menurutnya, penunjukan Plt yang dilakukan oleh Ketua DPD I Provinsi Papua Barat 100 persen bermuatan politik. Selvi menduga, dirinya dianggap sebagai penghalang kepentingan politik pihak tertentu yang berkonspirasi dengan oknum diluar Partai Golkar. Mereka ingin memuluskan pencalonan pihak tertentu pada pilkada 2020 di kabupaten Raja Ampat.

Baca Juga :  Sekjen PB HMI: Pembentukan Koopsus TNI Memunculkan Polemik Baru

“Motivasi politik dibalik pemberhentian saya sangat jelas dapat dilihat. Yaitu Plt Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat yang ditunjuk oleh Ketua DPD I Provinsi Papua Barat melakukan rekrutmen atau penjaringan berselang 3 hari setelah menerima SK. Dan hanya menjaring satu orang bakal calon bupati. Dan menempatkan dirinya sendiri (Plt-red) sebagai calon wakil bupati beserta beberapa orang lainnya sebagai calon wakil bupati,” jelasnya.

Mahkamah Partai Golkar Nyatakan Selvi Wanma SH Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat Yang Sah
Halaman 3 dan 4 Surat penetapan dari Mahkamah Partai Golkar yang menyatakan bahwa Selvi Wanma SH adalah Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat yang sah

Selvi Wanma SH menekankan bahwa penjaringan yang dilakukan oleh Plt Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat dilakukan hanya dalam waktu 2 hari. Hal ini berbanding terbalik dengan penjaringan yang dilakukannya. Pada bulan Oktober 2019, ia mengaku telah melakukan penjaringan selama 2 minggu. Dari proses penjaringan ini, pihaknya berhasil mendapatkan 6 pasang bakal calon bupati wakil bupati. Hal ini sesuai dengan syarat minimal, yakni 3 pasang bakal calon.

“Sehingga secara gamblang dapat terbaca bagaimana oknum-oknum ini memperdagangkan pengaruhnya (trading of influence-red). Dan menjadikan organisasi partai Golkar sebagai barang dagangan. Dengan serangkaian persengkongkolan atau pemufakatan jahat. Dengan mencoba menjatuhkan saya sebagai Ketua DPD yang sah,” tegasnya.

Selvi pun merasa bersyukur kepada Tuhan karena saat ini dirinya sudah mengantongi surat keputusan penetapan dari Mahkamah Partai Golkar. Ia mengaku segera melakukan konsolidasi sampai ke tingkat distrik menyongsong Pilkada 2020.

“Puji Tuhan, Yesus Baik. Semua indah pada waktunya. Keputusan penetapan Mahkamah Partai Golkar sudah saya terima. Dan segera saya akan melakukan konsolidasi sampai ke distrik-distrik. Untuk memantapkan langkah Partai Golkar dalam pilkada 2020,” kata Selvi Wanma SH.

Iamenegaskan, bilamana masih ditemukan ada oknum yang mengklaim sebagai Plt Ketua DPD II Raja Ampat, Selvi meminta utk dihentikan, atau dirinya akan mengambil langkah Hukum. Pasalnya, keputusan penetapan Mahkamah Partai Golkar sudah menetapkan bahwa dirinya adalah Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat yang sah.

“Kesempatan ini sayapun menyerukan kepada semua kader, simpatisan dan seluruh keluarga besar Partai Golkar. Bahwa tidak ada lagi Plt (Ronny Dimara-red). Yang ada adalah kepemimpinan saya yang sah melalui Musda tahun 2017,” tutupnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga