oleh

Sambut Harjaba Bapenda Banyuwangi Bebaskan Denda PBB

SUARAMERDEKA.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi dalam rangka menyambut hari jadi Banyuwangi (Harjaba) memberlakukan penghapusan denda pajak bumi bangunan (PBB) pada wajib pajak (WP) sejak 19 September hingga 20 Desember 2019.

Untuk mencapai kesuksesan program Pemerintah Banyuwangi, Agus Siswanto, Kepala Bapenda dalam dua pekan mengerahkan seluruh staf dari masing – masing bidang dan sekretariatan di minnta untuk turun lapangan. Ada sejumlah 217 Desa / Kelurahan di 25 kecamatan dalam rangka sosialisasi pelunasan / pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). Sesuai surat pemberitahuan pajak terhutang bangunan perkotaan dan pedesaan (SPPT – BP2) yang sudah di distribusikan sejak Mart 2018 lalu. Serta sosialisasi penghapusan denda PBB pada wajib pajak.

Pembayaran batas akhir PBB 2019 sesuai surat pemberitahuan pajak terhutang bangunan perkotaan dan pedesaan (SPPT – BP2) tanggal 30 September, termasuk penghapusan denda PBB yang belum membayaran kewajiban sebagai wajib pajak (WP) PBB sejak tahun 1994 hingga 2018.

Sambut Harjaba Bapenda Banyuwangi Bebaskan Denda PBB
Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Banyuwangi, Fransisca Supadmi

Kepala Bapenda Banyuwangi Agus Siswanto melalui Kabid Penagihan dan Pemeriksaan, Fransisca Supadmi, Rabu (18/9/2018) saat di temui suaramerdeka.id, membenarkan adanya program Pemerintah Banyuwangi terkait penghapusan denda PBB bagi wajib pajak di Bumi Blambangan.

“penghapusan itu hanya denda saja. sedang pokok tetap wajib pajak untuk membayar,” jelas Sisca, sapaan akrab Fransisca Supadmi.

Lanjut Sisca, Wajib Pajak yang memiliki piutang pajak sesuai SPPT – BP2, sejak tahun 1994 hingga tahun 2018 belum membayar. Wajib pajak hanya cukup membayar pelunasan pokoknya saja tanpa ada denda.

“Karena tahun 2019 ini Pemkab Banyuwangi memberi penghapusan denda. Dalam rangka menyambut hari jadi Banyuwagi (Harjaba),” jelas Sisca lagi. (BUT)

Loading...

Baca Juga