oleh

IPW Minta Jokowi Jangan Benturkan Polisi Dengan Buruh dan Mahasiswa

SUARAMERDEKA.ID – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Presiden Jokowi agar tidak membiarkan aparat Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat. Tugas polisi adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat, bukan musuh rakyat.

“Presiden Jokowi jangan membiarkan aparat Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat. Sebab aksi demo menolak UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law sepanjang Kamis ini sudah menimbulkan kerusuhan dimana mana. Untuk itu Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja, dengan cara segera menerbitkan Perpu,” kata Neta S Pane di Jakarta, Kamis (8/10/2020) malam.

Menurutnya, pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS yang kapitalis dan individualisme sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan. Dengan kata lain, lanjutnya, UU Omnibus Law tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup Bangsa Indonesia. Ia juga mengaku tidak heran jika pasal-pasal yang muncul di UU Omnibus Law cenderung tidak berpihak pada rakyat sebagai buruh dan sangat berpihak pada pengusaha dan industri.

Baca Juga :  Bimo Suryono Minta Masyarakat Lebih Jernih Sikapi Aksi 22 Mei

“Tak heran jika Ketua BKPM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan, usai disahkannya UU Cipta Kerja ini akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia. Apakah pemerintah cukup hanya berpihak kepada perusahaan asing. Tanpa memperhatikan dengan serius nasib rakyatnya sendiri sebagai anak bangsa? Bukankah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Soekarno Hatta adalah jembatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia?” ujar Neta.

Ketua Presidium IPW ini melihat besarnya gelombang protes terhadap UU Cipta Kerja yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika itu. Menurutnya, sudah saatnya Jokowi sebagai presiden segera membekukan UU tersebut. Neta menyebut dua alasan penting mengapa UU Omnibus Law harus dibekukan.

Baca Juga :  Kader GPI: Tanah PLTU Tanjung Karang Sudah Terbayar, Bayar ke Siapa?

“Pertama, roh UU Omnibus Law ini adalah bersistem negara federal. Padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan. Kedua, roh UU Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme. Sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan,” imbuhnya.

IPW mengingatkan Polri agar bisa menahan diri jika melihat meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law. Pasalnya, konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat.

“Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat,” tutupnya. (AMN)

Loading...

Baca Juga