SUARAMERDEKA.ID – Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Muhammad Jumhur Hidayat menyebut telah terjadi perampokan besar-besaran pada pelaksanaan program Kartu Prakerja. Perampkan tersebut diduga dilakukan oleh provider digital platform yang disebutnya sebagai pemain tengah yang sesungguhnya tidak punya kompeten pada program tersebut.
“Saya Muhammad Jumhur Hidayat, pada hari ini Selasa 28 April 2020 menyampaikan bahwa pada hari-hari ini, jam-jam ini telah terjadi perampokan terhadap uang negara, uang rakyat secara besar-besaran yang membonceng pada pelaksanaan kartu prakerja. Yang sesungguhnya, program itu diawali dengan niat yang baik,” kata Jumhur Hidayat, dalam pernyataannya, Selasa (28/4/2020).
Ia menjelaskan, dari anggaran 20 triliun pada program tersebut, disisihkan 5,6 triliun untuk pemain tengah. Jumhur menilai, sebenarnya pemain tengah tersebut tidak memiliki kompetensi apapun untuk mengelola dana sebesar itu.
“Apalagi pekerjaan itu dilakukan dengan membajak tugas pokok dari Kementerian Ketenagakerjaan cq Dirjen Bina Latas. Yang telah terbiasa berpuluh-puluh tahun melaksanakan tugas tersebut. Walau dengan anggaran yang seadanya dan jauh dibawah 20 triliun seperti sekarang ini,” ujarnya.
Menurut perhitungannya, untuk membuat konten pelatihan di video, dibutuhkan biaya sebesar 70 juta rupiah. Karenanya, hanya perlu 140 miliar rupiah saja untuk membuat 2 ribu konten pelatihan seperti yang ada sekarang ini. Sehingga tdak perlu lagi harus ada pemain tengah berupa 8 provider digital platform yang mengharuskan dibayar oleh uang negara lebih dari 5,4 triliun.
“Ini artinya, ada keuntungan 40 kali lipat atau 4 ribu persen yang dinikmati oleh perusahaan platform digital itu. Kita tidak ambil pusing bila keuntungan itu adalah karena persaingan itu di pasar, apalagi bila persaingan internasional. Masalahnya keuntungan sebesar itu diambil dari anggaran negara atau uang rakyat. Disaat justru puluhan juta rakyat jatuh miskin dan bahkan sudah mulai kelaparan akibat wabah virus ini,” tegasnya.
Jumhur Hidayat meminta agar Presiden Jokowi untuk segera menghentikan dugaan perampokan yang terjadi.
“Sungguh ini adalah perbuatan tercela dari jajaran pelaksana dibawah Presiden. Dan karena itu, Presiden harus segera menghentikan cara yang vulgar, yang ugal-ugalan dalam merampok uang negara ini,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar keuntungan provider digital platform sebesar 40 kali lipat itu dialihkan seluruhnya untuk calon pekerja atau yang terPHK. Dengan jumlah tersebut, lebih dari 2 juta orang akan menikmati program Kartu Prakerja.
“Pada hemat saya bila Presiden tidak menghentikan perbuatan tercela itu, maka artinya Presiden merestui perbuatan tercela jajaran dibawahnya tersebut. Padahal Presiden memiliki segala kekuasaan untuk menghentikannya. Bila ini terjadi, maka artinya Presiden pun melakukan perbuatan tercela,” ujar Jumhur Hidayat. (OSY)
