oleh

Kadis Kesehatan Keerom DiLaporkan ke Kejati Papua Atas Dugaan Korupsi 69 M

SUARAMERDEKA.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua dan sejumlah tenaga kesehatan Kabupaten Keerom melaporkan Kadis Kesehatan setempat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Ia diduga korupsi anggaran kesehatan sebesar Rp. 69.898.640.000.

Demikian dikatakan Kepala Puskesmas Patipeme Kepala Puskesmas Senggi Costantina Patipeme, SKM saat bersama LSM Gempur melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejati Papua. Ia mengatakan, tujuan pelaporan tersebut untuk memberantas korupsi di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Keerom.

“Kondisi yang terjadi selama ini. Saya menjadi saksi hidup Puskesmasnya menjadi dampak dari ketidak adilan di Kabupaten keerom. Dimana pelayanan publik yang baik tidak pernah tersentuh sampai di Senggi. Dan saya mengalaminya,” ucap Costantina Patipeme, Kamis (17/9/2020).

Ia menjelaskan, dugaan korupsi yang dilaporkan tersebut merupakan hasil dari sejumlah kumpulan bukti selama ini yang dilakukan oleh Tim LSM Gempur Papua dan sejumlah LSM lainnya. Pihak LSM terus menyuarakan kejanggalan keburukan tata kelola anggaran yang terjadi di Kabupaten Keerom. LSM juga disebut menyuarakan kondisi tenaga kesehatan yang merasakan ketidakadilan.

“Akibat tumpang tindih kebijakan yang menyedot energi tenaga kesehatan. Yang mana hak-haknya dipasung oleh elit birokrasi di Kabupaten Keerom selama ini,” ujarnya.

Costantina Patipeme menambahkan, dugaan korupsi yang ditaksirkan mencapai 69 M lebih itu terdiri dari pembangunan 4 Puskesmas Afirmasi Program Jokowi. Yakni Puskesmas Kenandega Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Milky , Puskesmas Dodo. Adapun total pekerjaan senilai Rp.37.990,646.000.

“Selain itu, markup pengadaan APD untuk penanganan Covid di Kabupaten Keerom. Senilai Rp. 655.930.000. Markup pengadaan termogen untuk penanganan Covid -19 di Kabupaten Keerom. Senilai Rp. 258.500.000,” imbuhnya.

Ia juga menyebut pembayaran Insentif Tim Gerak Cepat dan Tenaga Kesehatan RSUD dan Ruang Isolasi bulan April – Mei  Tahun 2020 senilai Rp. 580.000.000. Disebutkan pula dugaan penyalahgunaan Dana Covid-19 yang berasal dari refousing anggaran APBD Pemda Kabupaten Keerom yang tidak sesuai peraturan yang berlaku dan tanpa melalui mekanisme yang jelas senilai Rp. 30.143.500.000. Serta pertanggungjawaban fiktif bendahara penggeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Waris senilai Rp. 270.064.000.

“Sehingga tafsiran sementara kerugian negara atas indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebesar Rp. 69.898.640.000,” paparnya.

Costantina Patipeme mengaku terharu melihat rekan-rekan LSM memperjuangkan hak orang Papua di Kabupaten Keerom. Ia menuturkan, semestinya orang Papua mendapatkan keuntungan dari dana otonomi khusus (Otsus). Namun pada kenyataannya tidak demikian

“Dimana dana otsus yang seharusnya menyentuh masyarakat kecil yang ada di pedalaman Papua seperti Keerom dan kabupaten lainya,” pungkasnya.

Disisi lain, perwakilan LSM Gempur Papua, Panji, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan hak masyarakat.

“Mohon restu dan doa masyarakat Keerom agar proses ini dapat berjalan dengan baik. Kami tidak akan mundur untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya tenaga kesehatan,” kata Panji.

Kepala Seksi Penerangan Hukum  Pardi Mutalib usai menerima berkas laporan menjelaskan, pihak penyidik Kejati akan mempelajari berkas yang ada. Pihaknya akan membentuk tim untuk penanganan penyelidikan dugaan korupsi tersebut.

“Pada Intinya, kita terima laporan dan memberikan waktu guna mempelajari serta mengkaji laporan ini. Pasti kita tindak lanjuti “ ungkapnya.

Lanjutnya ada 6 poin penting dugaan penyalagunaan anggaran negara. Pardi Mutalib menekankan, poin tersebut akan dikaji dan akan segera mengambil langkah tegas.

“Kalau memang terjadi indikasi penyalahgunaan uang negara yang disertai bukti terlampir, akan ditindaklanjuti. Tetapi prosesnya belum dapat dipastikan,” kata Mutalib. (OSB)

Loading...

Baca Juga