oleh

Komnas HAM RI Diskusi Pelanggaran HAM Bersama LP3BH Manokwari

SUARAMERDEKA.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengadakan diskusi kelompok terfokus mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Kelompok Masyarakat Sipil (CIvil Society Organization/CSO). Diskusi digelar di Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Provinsi Papua Barat, Kamis (17/9/2020).

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI Gatot Ristanto selaku pimpinan rombongan memberi penjelasan mengenai sejumlah kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Kasus tersebut berdasarkan data yang diperoleh Komnas HAM dari wilayah Papua Barat. Indikasi pelanggaran HAM dalam kasus-kasus tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Inilah alat ukur bagi Komnas HAM dalam mempertimbangkan setiap laporan yang diterima dan melakukan pemantauan. Jika diduga merupakan kasus pelanggaran HAM, maka akan diplenokan untuk ditindak-lanjuti dengan penyelidikan awal,” kata Gatot.

Lanjutnya, ada beberapa kasus yang menjadi atensi Komnas HAM. Ia menyebut kasus dugaan penganiyaan berat dan pelecehan seksual oleh oknum perwira polisi AKP Alexander Modi Hehalatu terhadap seorang perempuan di Bintuni belum lama ini.

“Juga kasus pelanggaran hak Ulayat masyarakat adat di Kebar, Kabupaten Tambrauw oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit,” beber Gatot.

LP3BH Manokwari memberi sejumlah informasi kepada Tim Komnas HAM mengenai berbagai bentuk tindakan melawan hukum yang terjadi di Manokwari dan Papua Barat. Misalnya soal penambangan tanpa ijin (ilegal mining) emas di Kali Wariori, SP XI Manokwari.

“Pelanggaran Hak pengacara bertemu klien di tahanan Polda Papua Barat. Serta perkara dugaan tindak pidana makar 23 warga sipil asal Kampung Pik Pik, Kabupaten Fak Fak di PN Fak Fak saat ini. Dan juga soal dugaan tindak pidana penganiayaan berat terhadap ponakan dari penyanyi nasional Edo Kondologit belum lama ini di Polres Sorong Selatan,” tandas Warinusi.

Usai diskusi dengan Komnas Ham RI, Yan Christian Warinusi menyampaikan bahwa LP3BH Manokwari sebagai CSO yang berfokus pada advokasi HAM di Tanah Papua akan membangun komunikasi dalam penanganan berbagai nomor laporan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Hal itu akan dilakukan dalam konteks kerjasama. Dengan Komnas HAM RI di Jakarta maupun Perwakilan Komnas HAM di Jayapura Papua,” ucap Warinusi.

Dalam diskusi ini juga dibahas mengenai perkembangan proses hukum beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM Berat. Seperti kasus Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014).

“Serta diangkat oleh para advokad LP3BH mengenai dugaan pelanggaran HAM Berat Kasus Sanggeng-Manokwari tanggal 26 dan 27 Oktober 2016 lalu. Yang belum selesai secara adil,” tandas Warinusi. (OSB)

Loading...

Baca Juga