SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, secara resmi menyatakan sikap tidak sepakat terhadap wacana dan isu gerakan “Reformasi Jilid 2” yang belakangan ini marak diperbincangkan di ruang publik.
Menurutnya, mendesak adanya reformasi total di tengah situasi nasional saat ini merupakan langkah mundur yang keliru dan berpotensi memicu instabilitas yang merugikan rakyat.
“Reformasi 1998 adalah momentum monumental sejarah untuk meruntuhkan otoritarianisme dan membuka pintu demokrasi di tanah air. Namun, memaksakan narasi ‘Reformasi Jilid 2’ saat ini adalah kekeliruan besar,” tegas Ketum GPI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/06/2026).
“Masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, atau dinamika politik hari ini tidak perlu diselesaikan dengan cara merombak total sistem atau melakukan akumulasi massa di jalanan yang rentan memicu ketidakstabilan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Khoirul Amin menegaskan bahwa kondisi Indonesia hari ini jauh berbeda dan tidak berada di titik nadir seperti tahun 1998 silam.
“Yang kita butuhkan hari ini bukan merobohkan rumah yang sudah susah payah kita bangun bersama, melainkan memperbaiki atap yang bocor melalui institusi konstitusional yang sudah tersedia. Fondasi demokrasi kita sudah kokoh; yang diperlukan adalah pematangan sistem, bukan sebuah revolusi baru yang bersifat spekulatif,” imbuhnya.
Ketua Umum GPI memaparkan lima alasan rasional mengapa gerakan Reformasi Jilid 2 harus ditolak demi kemaslahatan bangsa:
- Saluran Konstitusional dan Institusi Demokrasi Telah Tersedia: Berbeda dengan tahun 1998 di mana penyampaian pendapat disumbat dan pemilu hanya formalitas, saat ini publik memiliki kebebasan berpendapat yang sangat luas di media massa maupun media sosial. Jika ada undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai cacat, masyarakat dapat menggugatnya secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Selain itu, suksesi kepemimpinan berkala terus berjalan secara demokratis setiap 5 tahun sekali.
- Risiko Instabilitas Ekonomi yang Sangat Tinggi: Gerakan massa berskala besar di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini dinilai sangat berbahaya. Guncangan politik dalam negeri berisiko memicu pelarian modal (capital flight) oleh para investor, ancaman inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga lonjakan angka pengangguran akibat gelombang PHK yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat kecil.
- Suksesi Kepemimpinan Telah Berjalan secara Demokratis: Tuntutan reformasi radikal biasanya muncul akibat adanya sumbatan kepemimpinan yang berlarut-larut. Indonesia sendiri baru saja melewati proses transisi kepemimpinan nasional yang sah dan konstitusional hasil Pemilu. Memunculkan gerakan radikal di tengah pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat hasil pemilu justru mencederai prinsip kedaulatan rakyat.
- Kerentanan Polarisasi dan Penungpangan Kepentingan Politik: Gerakan massa di jalanan yang tidak memiliki agenda tunggal yang jernih sangat rentan ditunggangi oleh aktor-aktor politik praktis yang haus kekuasaan. Alih-alih menghasilkan perbaikan sistemik, gerakan tersebut dikhawatirkan hanya menjadi alat pemaksaan kehendak kelompok tertentu yang memperlebar polarisasi sosial.
- Fokus pada Evolusi, Bukan Revolusi: Tantangan bangsa saat ini, seperti kualitas SDM, penegakan hukum, dan budaya birokrasi, memerlukan perbaikan bertahap (evolutif) lewat penguatan lembaga hukum, reformasi birokrasi, pengetatan pengawasan, serta edukasi politik, bukan diselesaikan secara instan melalui gerakan jalanan.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Khoirul Amin mengimbau kepada seluruh lapisan rakyat Indonesia, khususnya elemen mahasiswa selaku agen perubahan, untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak mudah terpancing.
PP GPI mengajak semua pihak untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan guna mengambil langkah-langkah strategis penyelamatan yang diperlukan agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari dinamika permasalahan saat ini.
Di akhir pernyataannya, Ketua Umum GPI juga mengeluarkan instruksi internal yang tegas kepada seluruh jajaran pengurus dari mulai Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting. Serta seluruh kader dan anggota Gerakan Pemuda Islam.
“Saya instruksikan kepada seluruh kader dan anggota Gerakan Pemuda Islam di mana pun berada untuk tetap tenang dan jangan terprovokasi oleh isu-isu liar yang berkembang di luar. Tetap fokus dan istiqomah pada agenda pembenahan internal organisasi serta peningkatan kualitas kaderisasi,” tegas Khoirul Amin.
“Melakukan perbaikan terhadap bangsa adalah kewajiban, namun merawat apa yang sudah berjalan dengan baik jauh lebih bijaksana daripada memulai kembali dari nol dengan risiko kekacauan yang besar,” pungkasnya. (RED).
