oleh

Ketum GPI: Jangan ada Matahari Kembar di Kabinet Merah Putih

SUARAMERDEKA.ID – Tindakan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo dinilai sudah melanggar etika, dan menuai sorotan publik.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI), Khoirul Amin menanggapi, bahwa apa yang dilakukan oleh para menteri yang sowan ke solo tersebut jelas tidak etis dan syarat kepentingan.

“Itu jelas tidak etis dan syarat dengan kepentingan, karena Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden,” tandas Ketum GPI, Khoirul Amin, Minggu (20/04/2025).

Amin menilai, bahwa menteri yang sowan tersebut mencerminkan loyalitas ganda yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak boleh ada matahari kembar di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo berhak dan layak memberhentikan menteri yang tidak menunjukkan sikap loyal dan tunduk pada kepemimpinan yang sah,” tegas Khoirul Amin.

Baca Juga :  BEM Pesantren Mendukung Presiden Segera Menindak Lanjuti UU Pesantren Melalui Perpres

“Kalau masih ada menteri yang menunjukan loyalitas ganda, hal itu menunjukan menteri tersebut tidak taat komando dan ada potensi memiliki agenda pribadi,” lanjut Ketum PP GPI.

Dosen Fakultas Hukum Unsurya tersebut juga menyarankan agar Presiden Prabowo membentuk Badan Etik guna mengawasi perilaku para menteri yang menjadi pembantunya.

Menurut Amin, hal itu penting karena untuk menjaga loyalitas dan integritas pemerintahan, serta mencegah potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.

“Presiden Prabowo tidak perlu ragu untuk menindak tegas para pembantunya yang dirasa mbalelo dan tidak taat komando serta tidak sejalan dengan visi pemerintahan, bila perlu bentuk badan etik untuk mengawasi para menteri tersebut” ujar Amin.

Baca Juga :  Antara Prahara Partai Demokrat dan Wacana Presiden Tiga Periode

Menurut Amin, para menteri tersebut sebelumnya telah menandatangani pakta integritas sebelum dilantik, berisi komitmen dan loyalitas serta siap bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Presiden Prabowo tidak perlu ragu untuk mereshuffle dan memberhentikan para menteri yang dirasa tidak loyal. Pakta integritas sudah cukup menjadi dasar pemberhentian mereka yang tidak loyal tersebut,” pungkas Khoirul Amin. (MUN).

Loading...