oleh

Awas! Klaster Pendidikan Penularan Covid. Opini Aminudin

Awas! Klaster Pendidikan Penularan Covid

Ditulis oleh: M Aminudin, Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), Pengurus Pusat Alumni UNAIR, Staf Ahli Pusat Pengkajian MPRRI tahun 2005, Staf Ahli DPRRI 2008, Tim Ahli DPD RI 2013.

Riset LSI Denny JA bahwa Corona Virus Disease atau (COVID-19) bulan Juni 2020 akan tuntas 99% ternyata meleset 180 derajat. Justru yang terjadi kurva COVID 19 makin melonjak tinggi. Pada 21 April 2020 Positif Corona masih 7.135. Pada 19 Juni meningkat menjadi 43.803 Positif, pada (23/9/2020) Kasus positif Covid-19 di Indonesia makin meningkat tajam menjadi 257.388 orang.

Makin meluasnya virus dari China ini  memiliki dampak luas ke semua sector strategis Indonesia termasuk pendidikan. Karena hingga saat ini cara mitigasi (Pengendalian sosial) mengurangi penyebaran COVID 19 masih mengandalkan metode lockdown. Dalam penanganan Virus Corona, lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Walaupun di Indonesia lockdown menggunakan cara lebih sedikit longgar menggunakan PSBB tapi intinya juga karantina wilayah.

PSBB adalah: Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi seperti COVID 19 sekarang ini. Diantara penerapan PSBB adalah membatasi kegiatan yang dilakukan. Paling sedikit meliputi tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, peliburan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam penerapan PSBB jangka menengah dan pendek barangkali liburan sekolah bisa dilakukan dilanjutkan dengan proses belajar diganti dengan menggunakan interaktif berbasis internet, Learning Manajemen System (LMS). Dari mulai aplikasi sederhana seperti Whatsaaps hingga zoom, google meet, google form, dsb. Tetapi dalam jangka panjang ini akan menimbulkan kemerosotan kualitas pendidikan semakin tajam. Karena pendidikan dengan metode tatap muka langsung tetap tetap lebih efektif dibanding pembelajaran online (daring). Terutama yang terkait dengan transfer keahlian.

Itu artinya jika dalam jangka lama proses belajar mengajar tanpa tatap muka langsung kemampuan penyerapan pengetahuan atau keahlian anak didik akan menurun tajam dibanding generasi pendahulunya yang sepenuhnya menggunakan kehadiran langsung. Kemunduran transfer pengetahuan terutama pada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan seperti SMK yang basis utamanya ilmu terapan yang hanya mungkin bisa maksimal diserap anak didik melalui Praktik bukan hanya teori. Jurusan Otomotif misalnya dalam metode belajar tatap langsung kelas 2 sudah bisa praktek melakukan service sepeda motor dengan baik. Tapi jika hanya mengandalkan pelajaran teori via online (daring) sampai kelas 3 atau bahkan luluspun mungkin belum bisa menyervice mesin kendaraan roda 2 dengan baik, karena tidak pernah diajari praktik langsung bongkar pasang mesin yang rumit.

Kemerosotan kompetensi pendidikan akan proses belajar mengajar tidak maksimal di atas kemungkinan besar menimbulkan the loss generation. Lost Generation adalah istilah untuk menggambarkan suatu kelompok manusia dengan rentang usia tertentu yang kurang mampu, sebagai  akibat pengalaman generasinya.  Kata ini untuk pertama kalinya  dipopulerkan oleh Ernest Hemingway. Bermula dari seorang pemilik bengkel di Paris yang jengkel pada pekerjanya karena tidak mampu memperbaiki dengan baik mobil seorang pelanggan.  Pekerja tersebut baru kembali dari medan perang yang lama, sehingga kemampuannya tidak cukup untuk memperbaiki mobil tersebut.

Ancaman lost generation di atas sebenarnya sudah dikhawatirkan UNICEF (lembaga internasional dibawah naungan PBB) bahwa  wabah berkepanjangan Seperti Covid 19 akan memicu penurunan kompetensi dasar peserta didik akibat menurunnya waktu kualitas belajar. Ini belum lagi terjadinya efek computer vision syndrome karena menatap layar computer/ Smartphone terlalu lama. Dari Penelitian menunjukkan gangguan pada mata, Sekitar 50% dan 90% orang-orang yang sering menggunakan computer atau produk turunannya seperti gadget/ Smartphone biasanya memiliki masalah pada penglihatan mereka.

Resiko munculnya the lost generation akibat tidak atau kurangnya belajar-mengajar tatap muka langsung sebenarnya sudah disadari oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) Nadiem Makarim, yang mengungkapkan sejumlah efek negatif yang dapat terjadi ketika siswa terlalu lama belajar secara daring (online) di rumah. Di antara dampaknya menurut MENDIKBUD adalah pencapaian belajar siswa menurun karena pembelajaran jarak jauh tidak optimal diserap anak didik. Situasi bisa lebih runyam lagi jika kualitas akses ke teknologi informatika di dunia pendidikan masih mengalami kesenjangan besar. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, ada sekitar 42.159 atau 19% sekolah belum memiliki akses internet dengan rincian SD sebanyak 32.914 sekolah, SMP 7.178 sekolah, SMA 1.144 sekolah, dan SMK 923 sekolah. Artinya ada jutaan siswa yang tidak bisa melangsungkan proses pendidikan secara daring (online). Jika rangkaian factor itu terus berlanjut kata MENDIKBUD berisiko menimbulkan lost generation.

Dengan berbagai permasalahan di atas, saat ini KEMENDIKBUD sebagai pemangku kebijakan Pendidikan di Indonesia dihadapkan pilihan yang sama-sama memiliki konskwensi pahit. Menerapkan terus kebijakan belajar-mengajar tanpa tatap muka dengan diganti metode online yang beresiko bisa menimbulkan loss generation atau pilihan lainnya kembali ke pengajaran konvensional tatap muka tapi beresiko ikut memperburuk penyebaran Virus Corona Covid 19 dari China.

Menghadapi pilihan di atas sebenarnya pemerintah atau KEMENDIKBUD bisa mengambil resiko yang minimal, yakni Sekolah/ Lembaga Pendidikan yang berada diluar zona merah bisa menjalankan pendidikan tatap muka langsung dengan protocol yang ketat. Jika saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas sebaiknya membuat beberapa kali shift atau di bagi lagi bergelombang sekolah pagi dan sekolah sore. Prioritas tentu saja harus diberikan bagi mata pelajaran yang membutuhkan praktik dan atau keterampilan yang biasa dibutuhkan anak didik SMK.

Tentu saja itu membutuhkan monitoring terus agar pendidikan bisa berjalan normal lagi disaat bersamaan kesehatan bisa terjaga. Untuk membantu tujuan tersebut, tentu membutuhkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan. Atas dasar latar belakang itulah kemudian kita bisa memahami munculnya SKB Empat Menteri yaitu “Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag dan Kemenkes.

SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Alasan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa COVID-19 dalam perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 merupakan hasil evaluasi Pemerintah yang menemukan kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang memiliki kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai dengan ZONA KUNING yang memiliki tingkat risiko penularan rendah berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas nasional penanganan COVID-19.

Perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 nampaknya didasari pertimbangan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan dan penetapan zona oleh satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Adanya keperluan dalam pembelajaran praktik di sekolah menengah kejuruan diperlukan untuk memastikan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

Kebutuhan praktik sekolah terutama SMK di atas memang mengharuskan banyak pertemuan tatap muka langsung. Sehingga sudah tepat KEMENDIKBUD lebih memberi kelonggaran khusus pada SMK untuk melakukan pembelajaran tatap muka langsung bukan online. Tapi ini tentu saja tetap membutuhkan pengaturan protokoler kesehatan. Pembelajaran tatap muka semestinya dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas. Untuk SD, SMP, SMA dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), yang awalnya 5-8 menjadi 5 peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi 5 peserta didik per kelas. Begitu pula jumlah hari dan jam belajar perlu dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Kemendikbud bersama instansi terkait tetap perlu melakukan monitoring berbagai daerah jika timbul cluster -cluster baru yang disebabkan oleh pembukaan kembali satuan pendidikan di zona kuning.  Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi makin memburuk karena dibukanya lagi belajar mengajar langsung maka pemerintah daerah bisa menghentikan sementara belajar mengajar langsung . Karena daerah lebih mengenali wilayahnya, jadi sudah sepatutnya jika implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Kepala Satuan Pendidikan seyogyanya berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 guna memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah.

Selain itu KEMENDIKBUD perlu memperhatikan banyak satuan pendidikan di daerah 3T ((terluar, tertinggal, terdepan) sangat kesulitan untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh dikarenakan minimnya akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Tetapi untungnya saat ini, 88% dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau sehingga bisa dilangsungkan pendidikan tatap muka langsung. Dengan adanya penyesuaian SKB ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan mematuhi protocol kesehatan.

Jika opsi di atas bisa diterapkan di lapangan diharapkan bisa mengurangi resiko ledakan lebih besar pandemic covid 19 pada klaster pendidikan tapi secara bersamaan transfer skill dan pengetahuan pendidikan tidak mengalami kemerosotan yang parah. Semoga!

Loading...

Baca Juga