oleh

Pelaku Industri Dalam Negeri Curhat ke DPR Soal Jaminan Pasokan Gas

SUARAMERDEKA.ID – DPR meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan gas untuk kebutuhan industri dalam negeri sebelum mengekspor sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Pasalnya, saat ini industri dalam negeri mengalami ketidakjelasan jaminan alokasi pasokan gas jangka panjang.

Keresahan ini ditemukan dari hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Karawang, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020). Pada kunjungan tersebut digelar diskusi antara Komisi yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup dengan Direksi BUMN Pupuk Kujang dan PGN.

Menurut salah satu anggota Komisi VII Mulyanto, beberapa industri dalam negeri merasa resah dengan pasokan gas.

“Pupuk Kujang misalnya. Sampai hari ini masih galau. Karena ketidakjelasan jaminan alokasi pasokan gas jangka panjang mereka setelah tahun 2024,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menuturkan, tanpa tambahan pasokan gas, maka pada tahun 2025 Pupuk Kujang akan kekurangan pasokan gas sebesar 25 MMSCFD. Bahkan angka ini akan terus meningkat menjadi 65 MMSCFD pada tahun 2030.

“Tentu ini mengkhawatirkan,” imbuhnya.

Lanjutnya, Sampai tahun 2024, Pupuk Kujang mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP Asset-3, PHE ONWJ dan PT. Pertamina EP Asset-2. Masing-masing memberikan pasokan gas sebesar 39, 37 dan 23 MMSCFD.

Padahal, menurut Mulyanto, tahun 2024 sumber gas dari PT Pertamina EP Asset-2 habis. Sehingga diperkirakan pada tahun 2025 Pupuk Kujang akan kekurangan pasokan gas.

Di sisi lain, kata Mulyanto, nilai ekspor gas Indonesia pada tahun 2011 sebesar 23 Milyar USD (surplus 21.6 milyar USD). Nilai ini terus menurun sampai 10 Milyar USD (surplus 7.4 milyar USD) di tahun 2018.

Sementara dari data Dirjen Migas Kementerian ESDM, tuturnya, produksi gas pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 6,028 MMSCFD. Angka ini akan terus meningkat sampai tahun 2025 menjadi sebesar 7,102 MMSCFD.

“Dari sejumlah itu pada tahun 2020 diperkirakan ekspor gas sebesar 1,999 MMSCFD (atau 33 persen dari produksi-red). Dan diperkirakan akan menurun pada tahun 2025 menjadi sebesar 1,236 MMSCFD (sebesar 17.4% dari total produksi-red),” tandas Mulyanto.

Dari kenyataan yang ada, Mulyanto mengaku, DPR meminta Pemerintah menjaga komitmen memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan industri dalam negeri. Agar pembangunan ketahanan pangan dapat tumbuh dan menghasilkan efek pengganda (multiflyer effect) bagi pembangunan nasional.

“Tanpa komitmen ini, industri yang bergantung pada bahan baku gas akan terkendala menjaga tingkat produktifitas. Jika hal tersebut sampai terjadi dikhawatirkan masa depan industri nasional akan mengalami penurunan,” katanya.

Mulyanto mengingatkan, gas bukanlah sekedar sebagai komoditas ekonomi untuk diperdagangkan termasuk diekspor ke luar negeri. Namun lebih dari itu gas adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui yang harus dioptimalkan untuk menunjang pembangunan nasional.

“Penggunaan dalam negeri atas sumber daya gas dapat meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan efek pengganda bagi pembangunan nasional. Ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah,” pungkasnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga