oleh

Ketua AJI Sebut Laporan Pemuda Minang Tak Perlu Rekomendasi Dewan Pers

SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan menyebut kurang tepat jika laporan David selaku perwakilan pemuda Minang terkait pernyataan Puan Maharani ditolak dengan alasan tidak ada rekomendasi Dewan Pers. Rekomendasi Dewan Pers dibutuhkan, jika yang dilaporkan adalah berita yang dimuat di media massa.

Manan menjelaskan, Semangat dari Nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri adalah mencegah karya jurnalistik dipidanakan. Jika ada sebuah karya jurnalistik dipidanakan, maka pihak kepolisian harus menyerahkan perkara tersebut ke Dewan Pers.

“Kalau ada karya jurnalistik yang dilaporkan, maka polisi harus menyerahkannya ke Dewan Pers untuk diselesaikan. kalau kasusnya sudah ditangani Dewan Pers, polisi tak perlu melanjutkan proses pidananya,” kata Ketua Umum AJI Indonesia melalui pesan WA, Sabtu (5/9/2020) malam.

Lanjutnya, diserahkannya sebuah perkara terkait produk jurnalistik ke Dewan Pers, untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan. Hal ini untuk menjamin kebebasan berpendapat dalam kehidupan berdemokrasi.

“Biar tidak jadi norma bahwa orang yang tidak suka dengan pernyataan orang lain, lantas melaporkannya ke polisi. Kalau spt ini dibiarkan, akan banyak orang bisa dipolisikan karena alasan perbedaan pandangan. Ini tidak bagus bagi demokrasi,” ujarnya.

Manan pun menanggapi alasan pihak Bareskrim Mabes Polri yang menolak rekaman video yang diambil dari sebuah kanal youtube sebagai salah satu alat bukti pelaporan para pemuda Minang terhadap Puan Maharani. Menurut keterangan David selaku pelapor dan Khoirul Amin selaku penasehat hukum, polisi menolak laporan tersebut dengan alasan video youtube adalah produk jurnalistik.

Menurut Manan, tidak semua karya yang ada di youtube adalah produk jurnalistik. Ada kriteria tertentu sebuah karya dikategorikan sebagai produk jurnalistik.

“Perlu dicek dulu, karya youtube seperti apa yang disebut polisi sebagai karya jurnalistik itu. Kalau karyanya dihasilkan oleh wartawan, dibuat dengan standar jurnalistik, itu bisa dikategorikan sebagai karya jurnalistik,” ujarnya.

Manan juga menjelaskan terkait dibutuhkannya rekomendasi Dewan Pers sebagai syarat mengajukan screenshot portal berita sebagai alat bukti. Menurutnya, rekomendasi diperlukan jika perkara yang diajukan adalah berita yang dimuat di sebuah media massa.

“Setahu saya, jika kasusnya seperti itu, tidak perlu rekomendasi Dewan Pers. Kecuali yang dilaporkan adalah berita yang dimuat medianya,” jelasnya.

Karenanya, ia merasa kurang tepat jika alasan yang dipakai Bareskrim Mabes Polri menolak laporan pemuda Minang adalah rekomendasi Dewan Pers.

“Alasannya kurang tepat,” kata Manan.

Namun Ketua Umum AJI Indonesia ini menegaskan, upaya David melaporkan pernyataan putri Megawati tersebut dirasa berlebihan. Ia mengaku lebih setuju jika sebuah pernyataan, dibalas dengan pernyataan, bukan laporan ke kepolisian.

“Melaporkan Puan Maharani karena pernyataan seperti itu, kok rasanya berlebihan. Itu kan mempidanakan orang karena pernyataan yang bernada harapan. Sebaiknya pernyataan seperti itu dijawab dengan pernyataan yang sifatnya mengklarifikasi. Kalau mempersoalkan politisi PDIP, sebaiknya persoalkan yang lebih prinsip sebagai partai. Misalnya, mempertanyakan keberpihakannya kepada gerakan pemberantasan korupsi. Sebab, partai ini yang getol mendukung revisi UU KPK yang membuat KPK ini tidak bergigi seperti sekarang,” pungkasnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga