SUARAMEDEKA.ID – Riuh rendahnya berita dan pembicaraan masyarakat terkait pilkada serentak tahun 2020 tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan pengurus dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia) PGRI. Anggota PGRI seharusnya cerdas dalam memilih pemimpin yang akan menjadi nahkoda selama 5 tahun kedepan.
Menurut Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi, Sudarman, selayaknya warga sipil, anggorta PGRI mempunyai hak pilih.Dari sisi personal, ada dua golongan karakter anggota PGRU dalam menghadapi Pilkada Serentak.
“Pertama, adalah mereka yang acuh dan cuek terhadap kontestasi pilkada. Kelompok ini menganggap pilkada adalah agenda rutin yang berlansung 5 tahunan. Tidak punya tautan dan hubungan kepentingan apapun,” kata Sudarman di kantornya, Rabu (4/11/2020).
Ia melanjutkan, yang kedua, mereka yang secara emosional mempunyai kedekatan hubungan. Baik pertemanan, persaudaraan bahkan mempunyai kepentingan terhadap hasil dan produk dalam kontestasi pilkada.
Sudarman menjelaskan, dalam kaitan organisasi, PGRI memiliki jati diri sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan. Ada 3 unsur pada jati diri anggota PGRI.:
- Unitaristik, Tanpa memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender dan asal usul.
- Independen, Berdasar pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai fihak
- Non partisan, Bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi dengan partai politik.
“Dari jati diri, sifat dan semangat itu mimpi besar PGRI yang dirumuskan dalam bentuk visi dan misi PGRI dalam konggres XXII tanggal 6 Juli 2019 di Jakarta. Yaitu terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Profesi terpercaya, dinamis, kuat dan bermartabat,” urai Sudarman yang juga Kepala SMPN I Giri Banyuwangi ini.
Darman menambahkan, sebagai bentuk perwujudan visi, maka PGRI menetapkan 8 misi. Yang salah satunya adalah ” membangun kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan semua fihak yang diperlukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta memajukan organisasi.
Sebagai organisasi profesi yang mempunyai sifat dan semangat nonpartisan, tukas Sudarman, PGRI tidak boleh terjebak dalam entitas politik identitas yang dukung mendukung pasangan calon dalam kontestasi pilkada. PGRI harus mampu dan bisa manjadi tauladan masyarakat dalam mensukseskan perhelatan politik. Ia meyakini, memilih paslon bukan berarti mendukung. Karena memilih adalah menggugurkan hak konstitusi seorang warganegara.
” Akhirnya kepada semua anggota PGRI Kabupaten Banyuwangi. Saya ucapkan selamat menjadi pemilih yang bijak, pemilih yang cerdas demi kebaikan dan kemajuan pendidikan Kabupaten banyuwangi yang semakin baik. PGRI adalah wadahnya para guru dan guru adalah pendidik futurisme yang selalu memandang ke depan lebih baik. Guru rela dan iklas mendidik mengajar anaknya orang lain menjadi pejabat meskipun anaknya sendiri tidak menjadi pejabat,” ujar Sudarman yang akrab dipanggil Eyang kakung ini. (BUT)
