oleh

Pidato Pertama Diko Nugraha Usai Resmi Dilantik Sebagai Ketua Umum PP GPI

SUARAMERDEKA.ID – Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) periode 2020-2023 dengan Ketua Umum Veddrik Diko Nugraha resmi bertugas setelah dilantik oleh Ketua Dewan Suro. Pada struktur kepengurusan kali ini, PP GPI bertekad untuk “Mengukuhkan Kepemimpinan Pemuda Islam Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Ummat”.

Dalam pidato resmi pertamanya, Diko Nugraha mengatakan, pada pelantikan pengurusan kali ini PP GP terpaksa menggelar acara pelantikan secara sederhana. Karena harus mengacu pada protokol kesehatan, jumlah orang yang hadir dibatasi hanya 200 orang. Bahkan, ia mengaku ratusan perwakilan kader GPI dari Pimpinan Daerah (PD) dan Pimpinan Wilayah (PW) tidak dapat mengikuti acara tersebut secara langsung dari dalam gedung.

“Ini terpaksa kami lakukan untuk menghormati keputusan pemerintah yang telah menetapkan standar protokol kesehatan. Dengan berat hati, hanya perwakilan dari perwakilan kader PD dan PW bisa hadir di ruangan ini. Ini adalah pengorbanan PP GPI periode 2020-2023 di hari pertama kami bertugas. Semua demi kepentingan ummat,” kata Ketua Umum PP GPI di Gedung Djoeang 45 jalan Menteng Raya 58 Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Ia melanjutkan, pandemi covid-19 yang tidak tahu kapan berakhir ini harus disikapi pemerintah dengan memperkuat ekonomi dan memperkuat sistem kenegaraan yang ada. Peran pemuda Islam harus lebih dilibatkan secara nyata dengan porsi yang lebih besar dari saat ini.

Diko Nugraha juga meminta agar pemerintah lebih terbuka dengan kritik, terutama dari pemuda Islam.  Harus diakui, menurutnya, kemerdekaan Indonesia didapat dari perjuangan pemuda Indenesia yang beragama Islam. Selain itu, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia beragama Islam.

“Karena itu, negara harus mendengarkan pemuda Islam. Karena pemuda Islam membawa kepentingan untuk membawa keadilan dan kesejahteraan ummat,” tegasnya.

Ketua Umum PP GPI ini juga mengingatkan pemerintah untuk mudah bergantung dengan pihak asing. Kebergantungan ini dilihat dari bagaimana pemerintah begitu mudah memutuskan untuk melibatkan negara asing.

“Sampai vaksin covid pun didatangkan dari luar. Kan kita sudah punya vaksin merah putih,” imbuhnya.

Terkait dengan kepentingan ummat, Ketua Umum PP GPI ini memintah pemerintah untuk menjamin bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada 270 juta ummat Indonesia tersebut halal. Ia menegaskan, pihaknya secara langsung akan memastikan bahwa vaksin yang akan beredar benar-benar halal.

“Saya menginstruksikan kepada semua PD dan PW untuk mengawasi ke seluruh pelosok daerah, sesuai dengan sertifikasi halal. Kami GPI akan selalu berada pada kepentingan umat,” tutup Diko Nugraha. (OSY)  

Loading...

Baca Juga