oleh

PKS Desak BPK Audit Bio Farma Soal Impor Vaksin Sinovac

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh kepada BUMN Bio Farma, terutama terkait keputusan mengimpor vaksin Sinovac. Membayar di muka 80 persen dari impor 3 juta dosis padahal ada tidak ada jaminan kualitas dan keamanan vaksin tersebut dinilai janggal, bahkan oleh orang awam sekalipun.

Mulyanto menuturkan, dikabarkan, Pemerintah sudah mengimpor 3 juta dosis vaksin dengan uang muka 80 persen. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba dan disimpan di gudang Bio Farma sejak 6 Desember 2020. Sedangkan sisanya, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin, akan dikirim kemudian.

Menurut Mulyanto pembelian vaksin itu terasa janggal. Karena efikasi, mutu dan keamanan vaksin tersebut belum diketahui seiring uji klinis fase III belum keluar hasilnya. Akibatnya, tutur Mulyanto, hingga saat ini BPOM belum mengeluarkan izin edarnya.

Anggota Komisi VII ini menilai, kondisi ini berpotensi merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

“Ini kan lucu. Orang awam pun banyak yang bertanya. Kenapa kita mengimpor dan membayar 80 persen dari 3 juta dosis vaksin tersebut, padahal tidak ada jaminan kualitas terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanannya bagi pengguna?” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Politisi senior PKS ini pun menilai keputusan pemerintah membeli vaksin Sinovac layaknya membeli kucing dalam karung. Keputusan untuk membeli tanpa pertimbangan yang matang disebutnya berpotensi membahayakan keuangan negara.

“Ini seperti membeli kucing dalam karung.  Karena menurut logika publik sederhana, impor baru dapat dilakukan setelah diketahui kualitas, mutu dan keamanan barang yang akan diimpor. Sehingga resiko terhadap keuangan negara dapat dikurangi,” ujar Mulyanto.

Ia menambahkan, publik perlu tahu alasan Pemerintah membeli vaksin yang belakangan disebut belum teruji efektifitas dan imunoginitasnya.

“Pemerintah perlu bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, dan transparan. Termasuk dalam pembelian vaksin ini,” tegasnya.

Mulyanto menekankan, BPK RI mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara, termasuk impor vaksin Sinovac. Hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.15/ 2006 tentang BPK. Pada pasal tersebut, menurutnya, disebutkan bahwa tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

“Jangan sampai kewenangan besar yang diamanatkan Konstitusi menjadi mubazir,” kata Mulyanto.

Karenanya, Mulyanto mendesak BPK melaksanakan audit atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap BUMN Bio Farma. Khususnya terkait dengan pengadaan vaksin impor Sinovac.

“Sehingga dapat diperoleh keyakinan yang cukup memadai, bahwa keuangan Negara dikelola secara cermat,” pungkasnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga