oleh

PKS Tagih Janji Pemerintah, Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law

SUARAMERDEKA.ID – Fraksi PKS DPR RI menagih janji Pemerintah untuk mencabut klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang dibahas DPR RI. Beberapa pasal yang sangat merugikan pekerja nasional, diantaranya terkait masalah upah, pesangon dan perizinan tenaga kerja asing.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menyebutkan keberadaan kluster ketenagakerjaan dalam RUU Ombibus Law tersebut sangat kontroversial. Dengan demikian sudah selayaknya Pemerintah dan DPR RI mencabut ketentuan itu untuk menghindari gejolak di masyarakat.

“Saya mendesak Pemerintah segera menepati janji untuk mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja itu. Pemerintah sebaiknya mendengar aspirasi masyarakat yang keberatan dengan berbagai ketentuan terkait ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU itu,” kata Mulyanto, di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Ia menuturkan, dalam RUU Cipta Kerja ini ketentuan upah minimum akan dihapuskan. Demikian pula perhitungan pesangon bagi karyawan yang diberhentikan menjadi lebih kecil. Ketentuan penggunaan tenaga alih daya (outsourching) diperluas tanpa batas untuk semua jenis pekerjaan. Juga diperluasnya sistem kerja kontrak, serta berpotensi menghilangkan jaminan sosial bagi pekerja.

“Ini semua adalah ketentuan-ketentuan dalam RUU Omnibus Law Ciptaker. Yang berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja, meningkatkan ketimpangan penerimaan mereka. Yang pada gilirannya akan memperlemah produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja kita,” ujarnya.

Lanjutnya, sementara ketentuan bagi pekerja asing justru dipermudah. Seperti, dibolehkannya menggunakan tenaga kerja asing (TKA) untuk pekerjaan yang tidak perlu keahlian khusus (unskill workers). Dihapusnya syarat Izin Menggunakan TKA (IMTA), tidak diperlukan standar kompetensi TKA. Kewajiban pengadaan tenaga pendamping bagi TKA dengan jabatan tertentu dan larangan bagi TKA untuk menjadi pengurus di lembaga penyiaran swasta juga dihapus. Ia juga menyoroti dihapusnya syarat rekomendasi dari organisasi pekerja profesional bagi TKA ahli di bidang pariwisata.

“Inikan sangat kontradiktif. Di satu sisi RUU Omnibus Law Ciptaker memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja nasional kita, namun di sisi lain membuka pintu lebar-lebar bagi kemudahan datangnya TKA. Karena itu sangat wajar dan dapat dimengerti kalau para pekerja kita menolak keras ketentuan-ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Ciptaker ini. Hal ini kami rasakan benar, saat PKS berdialog menerima aspirasi berbagai serikat kerja nasional,” lanjut Mulyanto.

Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS ini menegaskan partainya konsisten bersama dengan para buruh. Pihaknya dengan tegas menolak klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Ciptaker ini.

Mulyanto mengutip laporan World Bank yang dirilis Juli ini dengan judul Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery. World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Ciptaker yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia. World Bank menyoroti skema upah minimum serta pembayaran pesangon lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Ketentuan ini berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan ketimpangan penerimaan. Atas dasar pertimbangan objektif itu PKS akan kawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini agar tidak merugikan masyarakat, terutama kalangan pekerja,” tutup Mulyanto. (RED)

Loading...

Baca Juga