oleh

PKS Sebut Satgas Bentukan Luhut Terkesan Bela Pengusaha Smelter Asing

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta Satgas Pelaksana Harga Patokan Mineral (HPM) bentukan Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan tegas dalam menegakkan aturan Permen ESDM No.11 Tahun 2020. Satgas harus berani menindak pengusaha smelter asing yang tidak menggunakan HPM ketika bertransaksi dengan penambang lokal.

Ia menjelaskan Permen No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Tujuan aturan ini dibuat agar antara pihak pembeli dan penambang memiliki patokan harga yang disepakati.

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengaku, hingga saat ini pihaknya masih menerima laporan adanya pengusaha smleter yang tidak menggunakan HPM sebagai acuan. Akibatnya, pengusaha lokal merasa dirugikan. Mulyanto minta pemerintah melalui satgas bentukan Luhut ini konsisten menegakan isi aturan itu. Jangan sampai aturan hanya bagus dibaca tapi tidak dapat dilaksanakan.

“Ini adalah ketidakadilan yang kasat mata. Pemerintah harus bertindak tegas. Satgas yang dibentuk Menko Luhut Binsar Panjaitan, nyatanya juga belum memperlihatkan hasil yang nyata. Jangan sampai terkesan Pemerintah membela pengusaha smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet. Akhirnya yang akan rugi adalah kita semua,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Untuk itu, PKS mendorong Pemerintah agar menindak tegas para pengusaha smelter yang tidak mematuhi peraturan menteri ESDM tentang HPM. Pengabaian tersebut jelas merugikan para penambang nikel lokal karena terpaksa menerima harga jauh di bawah HPM.

“Belum lagi kondisi unfair dalam pengukuran kadar nikel, yang memunculkan perselisihan (dispute) antara pengusaha smelter dan penambang, yang berujung pada finalti yang merugikan penambang lokal tersebut,” imbuh Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan pengusaha smelter asing agar mengikuti aturan yang berlaku. Selama ini Pemerintah dinilai sudah sangat baik menyediakan berbagai fasilitas kemudahan usaha. Dengan demikian sudah selayaknya pengusaha asing mematuhi peraturan yang dibuat Pemerintah, termasuk tentang HPM.

“Pengusaha asing jangan mau enaknya saja. Mereka harus mau berbagi dengan penambang lokal agar tercipta pemerataan kesejahteraan. HPM ini ditetapkan untuk melindungi penambang lokal dan menjaga bisnis nikel berlangsung secara fair saling menguntungkan. Untuk itulah konsistensi dan ketegasan sikap Pemerintah sangat ditunggu masyarakat. Sekarang batas tanggal 1 Oktober sudah lewat,” papar Mulyanto.

Ia menambahkan, sebagai konsekuensi pelarangan ekspor bijih tambang, dalam rangka mengatur harga mineral dan bisnis domestik yang terbuka dan adil, Pemerintah menerbitkan Permen ESDM No.11/2020, yang merevisi permen ESDM No. 07/ 2017 untuk mengatur agar pelarangan ekspor bijih nikel ke luar negeri tidak mematikan penambang nikel lokal, dengan menjamin harga patokan bawah dan harga patokan atas yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga baik penambang maupun pengusaha smelter memiliki keuntungan yang wajar.

“Namun, dalam prakteknya beleid ini tidak diindahkan oleh para pengusaha smelter asing. Mereka tetap saja membeli bijih mineral nikel dengan harga di bawah HPM, sehingga merugikan para penambang lokal, dengan alasan harga nikel dunia sedang turun. Padahal HPM yang ditetapkan pemerintah direvisi setiap bulan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga nikel internasional,” tegasnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga