oleh

PKS Tuding Kepmen ESDM Soal Hilirisasi Tambang Bertentangan Dengan UU Minerba

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyebut Kepmen ESDM No. 46.K/KM.04/MEM.B/2021 yang dikeluarkan pada 12 Maret 2021 lalu bertentangan dengan khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba. Pemerintah tetap memberikan rekomendasi persetujuan ekspor kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban target persentase kemajuan fisik pembangunan smelter.

Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM dimaksud tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Mulyanto menilai, keputusan tersebut dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam.

“Karena pemegang izin yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90 persen pada dua kali periode evaluasi, sejak ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Corona sebagai Bencana Nasional, tetap dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini, Kepmen ini janggal. Karena perusahaan yang tidak berprestasi malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Padahal perusahaan tersebut jelas-jelas tidak mampu membangun smelter sebesar 90 persen.

“Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor,” ujar Mulyanto.

Ia pun menuding Kepmen tersebut berpotensi melanggar dengan Undang-Undang. Khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba dan Putusan MK No. 10/2014.

“Ini kan aneh, masak Kepmen (Kepmen ESDM-red) bertentangan dengan Undang-undang. Pemerintah jangan poco-poco atau buka-tutup kebijakan. Ini akan membingungkan penambang, pengusaha smelter dan investor. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90 persen?” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Kepmen ESDM ini sangat berbahaya. Secara langsung, Kepmen ini akan mengendorkan semangat para pemegang IUP dan IUPK dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan teknologi smelter domestik. Bagi perusahaan yang berprestasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan penghargaan atau reward.

“Bukan sebaliknya. Pengusaha nikel yang tidak berprestasi malah dimanjakan dengan diberikan persetujuan ekspor,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga menilai, di sisi lain Kepmen ini berlawanan dengan Semangat UU No.3/2020 tentang Minerba, yang merevisi UU No.4/2009 yang menegaskan kewajiban untuk mengolah mineral logam untuk mendapatkan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi domestik yang lebih besar.

Lanjutnya, tafsir MK No. 10/2014 atas pasal-pasal kewajiban mengolah mineral logam di dalam negeri pada UU Minerba adalah berupa pelarangan ekspor mineral logam mentah.

“Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Yang membingungkan penambang, perusahaan smelter dan investor. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses. Kalau begini cara kita bernegara, ugal-ugalan menabrak hukum, maka kita akan kesulitan dalam membangun masyarakat yang tertib dan mematuhi hukum. Indonesia sebagai negara hukum, yang tegas dinyatakan konstitusi bisa jadi akan tinggal slogan belaka,” tandasnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga