SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan mengecam situasi dikala rakyat terancam mati kelaparan, 3 menteri Jokowi justru sibuk berantem dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perselisihan tersebut menunjukkan kebodohan masing-masing dalam mengatasi situasi sulit akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Ketiga menteri tersebut adalah menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Ketua Umum Baranusa menyesalkan perselisihan yang terjadi antara tiga menteri kabinet Indonesia Maju dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait pendistribusian bansos yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, perselisihan tersebut tidaklah pantas dipertontonkan di hadapan publik saat rakyat sedang mengalami situasi sulit. Sebagai pejabat publik, mereka seharusnya menjalin kerjasama menangani penyebaran virus China dan membuat situasi ekonomi bisa kembali normal.
“Saat ini rakyat sedang kesusahan dan terancam mati kelaparan. Seharusnya mereka itu fokus kerja melindungi rakyat dari Covid-19 dan segera memperbaiki situasi ekonomi agar kembali berjalan normal. Bukan malah mempertontonkan kebodohannya,” kata Adi lewat pesan tertulisnya, Sabtu (9/5/2020).
Menurutnya, bansos yang diberikan baik oleh kementerian sosial maupun pemprov DKI sama-sama semrawut serta tidak tepat sasaran dan tidak merata. Seharusnya, kata Adi, para menteri dan pemerintah daerah tersebut melakukan evaluasi secara bersamaan dan segera memperbaikinya sebab situasi kelaparan yang dialami rakyat tidak bisa ditunda.
“Bansos yang diberikan pemerintah pusat dan Pemda sama-sama semrawut. Perut rakyat tidak bisa ditunda. Apa kita harus tunggu penjarahan dulu baru mereka melek?,” ucap Adi.
Pihaknya sangat menyayangkan perilaku tersebut. Bahkan, ia juga menyesalkan peristiwa tersebut. Sebab itu, dirinya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh para pembantunya terutama para menteri dan kepala daerah. Sebab, jika hal tersebut didiamkan Adi khawatir gejolak sosial dan politik di masyarakat dapat terjadi. Apalagi, sambungnya, krisis pangan telah mengancam Indonesia.
“Pak presiden harus segera mengevaluasi hal itu secara menyeluruh. Sebab saya khawatir peristiwa 1998 akan terulang. Apalagi presiden sendiri sudah mengatakan soal Indonesia akan menghadapi krisis pangan,” tandasnya. (OSY)
