oleh

Rekomendasi Dewan Pers Disebut Alasan Laporan Pemuda Minang Ditolak Bareskrim

SUARAMERDEKA.ID – Upaya para pemuda Minang yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) untuk melaporkan Puan Maharani ditolak Bareskrim Mabes Polri dengan alasan dua alat bukti yang diajukan tidak ada rekomendasi Dewan Pers. Kedua bukti tersebut adalah rekaman video pernyataan putri Megawati di sebuah kanal youtube dan beberapa screenshot berita dari beberapa portal berita.

Kepastian ini diungkapkan Ketua PPMM David usai melakukan upaya laporan, Jumat (4/9/2020) sekitar pukul 17.00 WIB. Ia menjelaskan, penolakan laporan tersebut karena 2 alat bukti awal yang diajukan pihaknya dianggap tidak memnuhi unsur hukum.

Pemuda Minang ini mengaku, bagian penerima laporan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Bareskrim Mabes Polri menolak bukti pertama, yakni screenshot beberapa portal berita terkait pernyataan Puan maharani. Alat bukti itu ditolak karena alasan tidak adanya rekomendasi dewan pers.

“Harus mendapat rekomendasi Dewan Pers. Terkait MoU Mabes Polri dengan Dewan Pers. Harus ada rekomendasi dari Dewan Pers terkait lampiran bukti pertama, screenshot berita di beberapa portal berita,” kata David.

Ia melanjutkan, untuk bukti kedua, PPMM mengajukan video yang menayangkan Puan maharani saat mengucapkan kalimat “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila”. Alat bukti kedua ini pun ternyata ditolak oleh petugas. Menurut David, alasan yang dikemukakan adalah PPMM harus menghubungi channel youtube yang menayangkan berita tersebut. Harus ditanyakan channel tersebut dapat video tersebut darimana.

“Dia dapat darimana. Kalau dapat dari si A, si A dapat darimana. Ini saya seakan-akan jadi penyidik, diminta menjadi penyidik,” ujar pemuda Minang ini.

Ketua PPMM ini pun menerangkan, dengan alasan itu polisi tidak bisa menerima laporannya. Karena dua alat bukti yang dibawa dianggap tidak memenuhi unsur hukum.

“Saya baru menyadari ternyata petinggi-petinggi negara ini yang merasa tersinggung, seperti bung Fadli Zon, Andre Rosiade, mereka tidak melaporkan. Karena tahu sebabnya, pasti gak bakalan diterima. Tapi saya sebagai anak bangsa yang taat hukum, saya coba. Ah masa sih gak diterima. Ternyata sama nasibnya,” ucap David.

Sementara itu penasehat hukum PPMM Khoirul Amin mengaku sempat bingung dengan pernyataan petugas SPK Bareskrim Polri. Ia menuturkan, petugas yang ada menyebut kalau kedua alat bukti yang diajukan untuk membuat laporan merupakan produk jurnalistik. Dijelaskan bahwa untuk menjadikan produk jurnalistik sebagai alat bukti, harus ada rekomendasi dari Dewan Pers.

“Kami berdiskusi panjang. Mereka menyampaikan bahwa Youtube itu produk jurnalis. Mereka bilang Mabes Polri sudah MoU dengan Dewan Pers. Yang mana, kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers. Sejak kapan Youtube itu produk pers? Tolong tanyakan ke Dewan Pers, sejak kapan kanal Youtube yang tidak diproduksi oleh perusahaan pers itu produk jurnalistik? Mereka tetap ngotot tidak mau terima laporan kami,” kata Amin.

Amin juga mempertanyakan alasan yang sama tentang screenshot berita yang diambil dari beberapa portal berita. Petugas beralasan, MoU Mabes Polri dengan Dewan Pers sepakat, setiap berita tidak bisa dijadikan alat bukti tanpa ada rekomendasi Dewan Pers.

Menurut Amin, rekomendasi Dewan Pers dibutuhkan, jika ada pihak yang mempermasalahkan berita tersebut adalah produk jurnalistik atau bukan. Ia mengingatkan, MoU atau nota kesepakatan antara Polisi dengan Dewan Pers itu dibuat untuk melindungi kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Secara sederhana, lanjut Amin, rekomendasi itu dibutuhkan, jika ada kasus wartawan atau perusahaan pers dilaporkan oleh masyarakat terkait berita yang dianggap tidak benar.

“Lah ini petugasnya mengakui sendiri kalau berita tersebut produk jurnalistik. Kok kami masih harus minta rekomendasi dari Dewan Pers? Yang dilaporkan itu pernyataan Puan Maharani yang dimuat di media massa, bukan perusahaan pers atau wartawannya. Lagi pula, pernyataan Puan itu dimuat di hampir semua media massa. Puan sendiri tidak memungkiri pernyataannya itu, bahkan ada yang mencoba mengklarifikasi maksud kalimat itu. Artinya kan valid,” tegas Amin.

Meski mengaku tidak bisa mengerti alasan penolakan laporan para pemuda Minang tersebut, namun ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menekankan, dirinya hanya mendampingi pelaporan PPMM ke Bareskrim Mabes Polri. Semua keputusan dikembalikan lagi kepada mahasiswa dan pemuda Sumatera Barat yang tergabung dalam PPMM.

“Tergantung mereka. Mau ke Dewan Pers atau ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI-red) atau keduanya, itu pilihan mereka. Yang pasti, saya hanya mendampingi,” tutup Amin. (OSY)

Loading...

Baca Juga