SUARAMERDEKA.ID – Banyak pihak meminta pemerintah mengambil keputusan pembatasan secara ketat (lockdown) regional dalam menangani1 lonjakan COVID-19.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai hal ini perlu dikaji oleh pemerintah untuk opsi menekan laju COVID-19.
“Saya pikir ada pendapat masyarakat, pendapat pakar itu salah satu gagasan yang mungkin perlu dikaji oleh pemerintah untuk menjadi salah satu opsi dalam menekan laju COVID-19,” ujar Dasco, di DPR, Senin (21/6/2021).
Dasco mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Masyarakat sendiri diimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang ada.
“Namun perlu dengan kajian yang matang menurut saya, karena yang paling penting pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang mengutamakan keselamatan masyarakat,” kata Dasco.
“Dan kepada masyarakat kami imbau untuk di tengah pandemi yang lonjakan tinggi ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan tidak keluar rumah apabila tidak perlu, ada aturannya di DKI misalnya yang WFH hanya 75 persen di rumah,” sambungnya.
Dia menuturkan, saat ini siklus COVID-19 masih dalam masa inkubasi. Dia menilai penekanan laju COVID bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti Singapura, yaitu dengan pembatasan selama dua minggu hingga 20 hari.
“Saya pikir kan saat ini siklus dari COVID kan ada masa inkubasi dan lain-lain, tentunya diperhitungkan dalam hanya jangka waktu tertentu untuk menekan laju COVID, yang mana di negara lain ini cukup berhasil, misalnya di Singapura ada waktu dua minggu sampai dengan 20 hari itu bisa menekan laju COVID-19,” katanya.
Sufmi Dasco Ahmad juga menjelaskan, bahwa saat ini permasalahan yang mendesak yakni penanganan kasus corona yang melonjak. Menurutnya, pembahasan hal yang tidak perlu justru dapat membuat kegaduhan.
“Kalau menurut saya yang mendesak itu adalah menekan laju COVID-19, justru hal-hal yang tidak perlu bisa membuat kegaduhan,” kata Dasco
Menurut Ketua Harian DPP Gerindra itu, saat ini belum saatnya membahas pilpres 2024. Aqpalagi soal amandemen UUD 1945 di tengah kondisi corona yang tengah mengkhawatirkan.
“Menurut saya belum urgensinya juga ngomong pilpres, soal amandemen dan lain lain sementara laju COVID semakin tinggi, itu pesan saya,” tutup Dasco. (AMN).
