oleh

Vaksin Sinovac Didistribusikan, PKS: Semoga BPOM Tak Khianati Hati Nurani

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja secara profesional dalam menilai kelayakan vaksin Sinovac untuk disuntikkan kepada masyarakat. Pasalnya, sejak tiga hari lalu Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI menyalurkan vaksin Covid-19 tersebut ke berbagai daerah.

Mulyanto nenuturkan, meski sudah didistribusikan ke setiap daerah, vaksin tersebut tidak bisa langsung disuntikan kepada masyarakat sebelum ada izin dari BPOM. Karenanya, ia meminta BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian izin edar dan Emergency Use Authorization (EUA).

Ia mengingatkan BPOM untuk bekerja profesional dan obyektif menilai kelayakan vaksin tersebut. BPOM harus berani menetapkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

“Di tengah kondisi pandemi nasional sekarang ini, Pemerintah mesti tetap dingin dan rasional dalam bertindak terkait vaksinisasi Covid-19 kepada masyarakat,” kata Mulyanto, Selasa (5/1/2021).

Meski keadaan genting karena pandemi ini makin meningkat, namun ia menekankan BPOM untuk tetap harus berpegang pada prinsip perlindungan masyarakat. Yakni tidak menyuntik masyarakat menggunakan vaksin yang belum jelas khasiat, keamanan dan kehalalannya.

“Yang disuntikan ke masyarakat hanyalah vaksin yang sudah lulus uji klinis tahap III. Serta mendapat izin edar dari BPOM,” ujar Mulyanto.

Politisi senior PKS itu minta BPOM transparan dalam melakukan uji kelayakan vaksin sebelum mengeluarkan izin. BPOM harus berpatokan pada kaidah ilmiah dalam menetapkan status kelayakan vaksin, bukan berdasarkan tekanan pihak yang berkepentingan.

“BPOM punya tanggungjawab moral untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk bebas dari Covid-19. Karena itu BPOM harus melaksanakan proses pengujian dengan cara yang akurat dan tepat. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu BPOM terpaksa mengeluarkan izin edar meskipun sebenarnya vaksin tersebut tidak layak pakai,” tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Pembangunan dan Industri ini.

“Semoga BPOM tidak menghianati hati nurani dan kepercayaan masyarakat yang ada selama ini.  BPOM harus memeriksa hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac secara profesional, obyektif dan transparan. Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin,” pungkas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga